BORNEONEWS, Palangka Raya ' SAAT Inspeksi mendadak (Sidak) dilakukan tim gubernur Kalteng di perusahaan tambang bauksit PT Duta Borneo Pratama (DBP) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), memunculkan nama Anggota DPRD Kotim, Otjim Supriatna.  Tokoh yang tersandung kasus Dana Reboisasi itu dalam perkara ini disebut dua kali oleh pihak yang berbeda.

Pertama saat tim Sidak melakukan pertemuan di KSOP Sampit, Senin (24/10/2016) pagi. Pelaku usaha perusahaan bongkar muat (PBM), Rusdi, mengaku bahwa pengelola perusahaan yang membawahi dua anak perusahaan, adalah Otjim. 'Yang mengurusi ini ya pak Otjim,'akunya.

Ternyata tidak hanya di sini nama Otjim disebut. Saat tim Sidak yang dipimpin Kadistamben Kalteng Ermal Subhan melakukan penelusuran kedua pada Selasa (25/10) sore di lokasi tambang PT DBP, nama tersangka kasus dugaan korupsi dana reboisasi hutan dan lahan (RHL) itu kembali disebut oleh perwakilan perusahaan. 

Seorang pengawas lapangan bernama Sutarno, membenarkan Otjim adalah pihak yang diserahi pihak perusahaan untuk mengurus 'tetek bengek' mulai berdirinya perusahaan, dari perizinan sejak awal hingga berkembang saat ini menjadi tiga perusahaan grup.

'Dari awal berdiri sekira 2012 lalu hingga mulai bisa operasional pada 2014, pak Otjim lah yang dipasrahi perusahaan untuk mengurus segala sesuatunya,' sebut Sutarno yang mengaku dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepada Borneonews dengan nada lirih.

Hal ini tidak ditampik Heri Susanto. Dia disebut Sutarno sebagai anak dari pemilik atau owner PT DBP dan dua anak perusahaannya. Namun Heri masih menutupi statusnya dengan menyebut status berbeda saat ditanya Borneonews. 'saya cuma sopirnya pak Sutarno saja di perusahaan ini. Baru satu Minggu kok beroperasi,' kata Heri yang berperawakan jangkung dengan mata sipit dan kulit putih ini. 

Lalu siapakah Otjim  Ia adalah anggota DPRD Kotim Otjim Supriatna. Ia pernah dinyatakan sebagai  daftar pencarian orang (DPO) alias buron oleh kejaksaan Tinggi Kalteng namun kemudian diamankan dari kediamannya di Blitar, Jawa Timur.

Dia tersangka kasus dugaan korupsi dana reboisasi hutan dan lahan (RHL) seluas 840 hektare di eks HPH PT Mentaya Kalang, Desa Kenyala, Bukit Kupang, Kecamatan Kotabesi tahun 2001. Saat itu, Otjim menjabat Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kotim. Dalam kasus tersebut, negara merugi sekitar Rp 3,8 miliar.  (RZ/*)