PD Agrotama Mandiri Diusulkan untuk Dibekukan

Oleh Raden Aryo Wicaksono
28 Oktober 2016 - 07:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perusahaan Daerah (PD) Agrotama Mandiri, milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) diusulkan untuk dibekukan. Selain gagal menjalankan bisnis usahanya dan sama sekali belum pernah memberi pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan perusahaan ini belakangan malah mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan berujung pada munculnya perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi C DPRD Kobar Bambang Suherman menjelaskan, wacana pembekuan PD Agrotama Mandiri ini merupakan rekomendasi usulan DPRD Kobar, terhadap mati surinya perusahaan yang sempat menjadi proyek mercusuar pemerintah daerah, era kepemimpinan Ujang Iskandar itu. Pembekuan yang diusulkan tersebut berlaku untuk aktivitas dan operasional usaha yang dijalankan.

Wacana tersebut, telah disampaikan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah dan para pengawas PD Agrotama Mandiri, dalam rapat kerja pemerintah daerah di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar, Selasa (25/1) kemarin.

"Jadi, PD Agrotama Mandiri itu rencananya mau dibekukan. Dari pada tidak jelas begitu, lebih baik dibekukan saja," kata Bambang Suherman, Kamis (27/10/2016).

Menurutnya, aktivitas usaha di bekas perusahaan industri olahan produk pertanian jagung itu perlu dibekukan. Terutama hingga kasus beberapa perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan PD Agortama Mandiri selesai atau ada putusan yang jelas. Baik yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, maupun yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun.

Selama belum ada hasil putusan yang jelas, terhadap kasus hukum yang berjalan. Pihaknya menginginkan setidaknya, tidak ada lagi penambahan kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan aset dan fasilitas serta atas nama perusahaan.

"Dibekukan sampai menunggu proses hukum yang berjalan. Maksudnya tidak ada penambahan kegiatan lain," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya. Kejari Pangkalan Bun mencium adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada pengelolaan perusahaan yang sempat menjalani bisnis pembuatan pakan ikan dan unggas tersebut. Sejauh ini, jumlah kerugian negara akibat pengelolaan investasi daerah dalam permodalan perusahaan, itu diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar. Sementara, jumlah anggaran daerah yang dikucurkan untuk perusahaan itu mencapai sekitar Rp7 miliar. (RADEN ARYO/m)

TAGS:

#PD Agrotama Mandiri

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

24 April 2024 - 18:30 WIB

Dibutuhkan Rp 253,9 miliar untuk memenuhikebutuhan alat kesehatan atau Alkes untuk Rumah Sakit (RS) kelas B rujukan wilayah Barat Provinsi Kalteng.

Rapat Kerja Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Bahas 9 Isu Strategis

24 April 2024 - 18:25 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu mengatakan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

MAN Kapuas Gelar Pelepasan dan Perpisahan Peserta Didik Kelas XII

24 April 2024 - 18:20 WIB

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kapuas telah menggelar acara pelepasan dan perpisahan untuk Angkatan Sesi Corona (Aksana) Gen ke-29, bertempat di Aula Rujab Bupati Kapuas.

Kepala Dinkes Palangka Raya Mendorong Konsumsi Buah dan Sayur untuk Menghadapi Cuaca Ekstrem

24 April 2024 - 18:15 WIB

Pemprov Kalteng akan Bangun Universitas Unggulan Dianggarkan Rp550 Miliar Dibangun di Atas Lahan 10 Hektare

24 April 2024 - 18:10 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan membangun sebuah universitas unggulan di Kota Palangka Raya.

2023 Prelavansi Stunting di Kalteng Turun Segini

24 April 2024 - 18:05 WIB

Tahun 2023 prelavansi stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng) turun menjadi 23,5 persen (hasil SKI). Namun, persoalan stunting masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.

Suhaemi Ingatkan Kaidah dan Standar Kearsipan

24 April 2024 - 18:00 WIB

Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi mengingatkan kaidah dan standar kearsipan.

Rumah di Desa Sarapat Barito Timur Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik

24 April 2024 - 17:55 WIB

Rumah milik Trihandayano B Ngaban atau Andry (35) di RT 03 Desa Sarapat Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ludes terbakar, Rabu, 24 April 2024.

BPDPKS Dukung Petani Sawit Milenial

24 April 2024 - 17:50 WIB

Kepala Divisi UMKM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKSHelmi Muhansyah menyatakan siap berkolaborasi dan mendukung petani sawit milenial.

Peningkatan SDM Kearsipan Harus Berkesinambungan

24 April 2024 - 17:45 WIB

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Arsip Nasional RI Desi Pratiwi mengingatkan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan secara berkesinambungan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia