Banyak Daerah Tidak Berani Gunakan Dana Reboisasi

Oleh M. Muchlas Roziqin
03 November 2016 - 07:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Banyak pemerintah daerah yang tidak berani menggunakan dana alokasi khusus untuk dana reboisasi (DAK-DR) atau dana bagi hasil (DBH)-DR kucuran dari pemerintah pusat. Bahkan ada yang ngendon di kas daerah tiap tahunnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di APBD. Salah satunya karena penetapan status kawasan yang hingga kini belum selesai.

Seperti untuk Kabupaten Seruyan, karena tidak digunakan, dana itu menumpuk hingga Rp187 miliar. Ini lantaran tiap tahunnya, tidak kurang dari Rp30 miliar dapat kucuran dari pemerintah pusat. Kepastian kawasan dalam RTRWP yang belum dikukuhkan adalah satu alasan krusial.

'Penggunaan DAK-DR atau DBH-DR itu sifatnya mengikat, kita tidak berani asal menggunakan. Daripada ada masalah dibelakang hari, mending tidak sama sekali,' kata Bupati Seruyan Sudarsono di Palangka Raya, Rabu (2/11/2016).

Ada beberapa hal lain yang juga krusial menjadi pertimbangan pihaknya. Menurut dia, kepastian pengakuan hak masyarakat di dalam kewasan hutan, itu tidak menjaminnya hasil pasca penanaman hutan kembali atau reboisasi diakui.

'Misalnya ditanam, kalau di dalamnya diakui masyarakat dan sebagainya, itu ada persoalan. Belum lagi ketika sudah setahun atau dua tahun ditanam, lalu ada pohon yang mati atau terbakar, begitu ada audit masuk di saat yang sama. Nah, ini siapapun pelaksananya pasti kena. Inilah yang membuat ada keraguan pelaksanaan di tingkat lapangan, sehingga uang ini tidak berani dibelanjakan begitu saja oleh dinas terkait. Intinya kita belum berani melaksanakan sebelum ada kejelasan,' ujar Sudarsono.

Catatan berikutnya, menurut dia, adalah penetapan tinjauan lahan kritis oleh Gubernur Kalteng yang hingga saat ini belum ada. Lalu berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan berpindah ke provinsi. Sudah ada penyerahan P3D, tapi sampai hari ini belum ada petunjuk jelas tentang keuangannya.

'Jujur saja kita lebih baik kita tidak ada dapat uang itu daripada ada tapi tidak bisa digunakan. Itu dampaknya luar biasa, karena serapan kita akhirnya jadi rendah. Di Seruyan ada Rp187 miliar lebih tidak bisa digunakan, itu tumpukan dari sekian tahun lalu dan akan nambah tiap tahun,' terangnya.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi mengutarakan hal hampir sama. Harus dilakukan dengan kehati-hatian jika tidak ingin tersangkut masalah hukum. Jika status kawasan yang akan dilakukan reboisasi masih belum beres, rawan tersangkut masalah.

'Nggak bisa kalau tidak clear and clean. Kalau itu sudah bisa selesai (RTRWP), otomatis segala sesuatunya bisa terbangun.di Kotim ada Rp100 miliar lebih DAK DR, tapi sebagian sudah kami buat terobosan, tetapi dengan lebih dulu konsultasi dengan Kemenhut untuk gunakan DAK DR dan disetujui, sehingga kami berani,' terang dia. (ROZIKIN/m)

TAGS:

#Dana Reboisasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Satpol Barito Timur dan SMKN 2 Tamiang Layang Teken Nota Kesepahaman

14 Mei 2024 - 06:20 WIB

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Barito Timur dan SMK Negeri 2 Tamiang Layang menadatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di bidang ketertiban umum, pendidikan dan disiplin sekolah, Senin, 13 Mei 2024.

KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila Terkait Perkara TPPU Syahrul Yasin Limpo

14 Mei 2024 - 06:00 WIB

Meski demikian Ali belum memberikan informasi lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap Nayunda.

Tabrak Truk Parkir, Warga Kasongan ini Meninggal

14 Mei 2024 - 05:21 WIB

Kecelakaan lalulintas antara roda dua dengan dum truk terjadi di Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Senin malam, 13 Mei 2024.

PSBS Biak Rekrut Pelatih Baru Asal Argentina, Juan Esnaider

14 Mei 2024 - 05:00 WIB

Pemilihan Esnaider didasari karena pria Argentina itu memiliki catatan prestasi yang bagus sebagai pelatih kepala.

YLKI Sebut Sertifikasi Halal Penting sebagai Standar Tertinggi Produk

14 Mei 2024 - 04:00 WIB

Presiden Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen Kebutuhan Nasional

14 Mei 2024 - 03:00 WIB

Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kemendag Siapkan 2 Kebijakan Baru Terkait Minyak Goreng

14 Mei 2024 - 02:00 WIB

Bambang menyampaikan, perubahan HET MinyaKita dilakukan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

Pejabat Kementan Patungan Rp111 Juta Bayarkan Aksesori Mobil Anak SYL

14 Mei 2024 - 01:00 WIB

Sukim mengaku menyampaikan permintaan anak SYL tersebut terlebih dahulu kepada Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto. Setelah itu, barulah Heru memberi perintah untuk menyelesaikan pembayaran pembelian aksesori mobil anak SYL.