BORNEONEWS, Jakarta - Pembangunan desa tidak hanya pada fisik dan ekonomi, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Percuma bangun ekonomi kalau SDM (Sumber Daya Manusia) tidak mendukung. Untuk peningkatan kualitas SDM itulah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kemitraan dengan pihak BKKBN.

'Dari sisi SDM inilah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bisa masuk. Kita masukkan ke program desa, BKKBN sudah punya banyak program. Semoga bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa,' ujarn Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BKKBN, di Auditorium BKKBN Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Menteri Eko mengakui, program di desa masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas ekonomi. Meski demikian, tidak dengan melupakan sisi pemberdayaan masyarakat. Karena faktor ekonomi, kata dia, tidak melulu menjadi penyebab tingginya anak stunting. 

"Contohnya saja Sleman yang merupakan daerah lumbung pangan Jogja, tapi stunting-nya hingga 26 persen. Ini masalah ada pada edukasi dan sanitasi air bersih terutama,' ungkapnya seperti dikutip dalam rilis Kemendes, yang diterima Sabtu (5/11/2016).

Menteri Eko melanjutkan, BKKBN dapat menjadi salah satu yang memberikan pemahaman kepada pendamping desa dan kepala desa, berkaitan dengan program-program BKKBN. Sehingga, masyarakat desa menjadi lebih memahami pentingnya program-program yang dijalankan BKKBN, misalnya aturan minimal usia remaja yang menikah.

'Kita punya pendamping desa, saat pelatihan kita masukkan materi-materi BKKBN. Saat pelatihan kepala-kepala desa juga. Kita sepakat membicarakan program-program dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak ada duplikasi program,' ujarnya.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty menjelaskan, selain program kampong KB, program yang bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Desa adalah program  Genre (Generasi Berencana). Menurutnya, jika selama ini program Genre berbasis mahasiswa dan pelajar, ke depan akan dikembangkan menjadi berbasis masyarakat desa.

'Kalau saat ini kampong KB dibentuk 1 kabupaten 1 kampung KB, 2017 akan dibuat per 1 kecamatan. Kita datang dan fasilitasi Kepala desa dan warga, terutama di daerah tertinggal, kampong nelayan dan kawasan transmigrasi,' papar Surya Chandra Surapaty. (KEMENDES/N).