BORNEONEWS, Lamandau - DPRD Lamandau optimistis pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lamandau 2017 segera rampung. Pihaknya bahkan menargetkan pembahasan diselesaikan sebelum jatuh tempo, yakni 30 November 2016.

"Kita (DPRD) optimistis pembahasannya (APBD 2017) tidak akan molor, makanya saat ini kita gunakan waktu yang ada seefisien mungkin dengan terus melakukan pembahasan," kata Ketua DPRD Lamandau, H. Tommy Hermal Ibrahim, saat dibincangi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (8/11/2016).

Disinggung perihal akan adanya sanksi bagi Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD jika terlambat membahas APBD sebagaimana Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2017, Tommy memastikan dasar saat ini DPRD Lamandau gesit melakukan pembahasan bukan semata-mata adanya sanksi tersebut.

Akan tetapi, sambungnya, pembahasan APBD sudah menjadi salahsatu tanggunjawab DPRD dan eksekutif dalam pelaksanaaan pembangunan daerah.

"Kita (legislatif dan eksekutif) sudah sepakat dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memperlambat pembahasannya, toh akan berimbas pada cepat lambatnya pembangunan daerah," kata dia.

Selebihnya, Tommy juga memastikan DPRD sedang melakukan pembahasan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS), dan secara umum tengah berlangsung lancar. Meski begitu, tidak dipungkiri pula bahwa beberapa hari terakhir pembahasannya sedikit terkendala karena DPRD harus menunggu penyesuaian rasionalisasi dari pihak eksekutif.

"Ya karena ada penyesuaian di eksekutif, tentu kami (DPRD) menunggunya, tapi tadi (Selasa 8/11/2016) pagi berkasnya sudah kembali masuk, sehingga saat ini sedang dibahas oleh anggota DPRD perkomisi," tuturnya.

Selebihnya, DPRD juga mengaku bahwa hingga saat ini tidak ada persoalan urgen yang menghambat pembahasan APBD 2017 tersebut, meskipun DPRD mengaku cukup selektif dan kritis untuk beberapa program dari SKPD terkait, misalnya dengan meminta SKPD terkait seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distanakan) agar memaksimalkan perencanaan dan pengawasannya, tandas dia. (HENDI NURFALAH/N).