BORNEONEWS, Sampit - Program yang direncanakan pemerintah daerah harus berpihak pada kebutuhan masyarakat. Sebab, inilah fungsi utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

'Seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Jangan sampai program-program membutuhkan dana besar dibuat hanya untuk mercusuar yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat,' kata Ketua Komisi IV DPRD Kotim Jainudin Karim, Selasa (8/11/2016).

Menurutnya, pemerintah kabupaten bersama DPRD harus menghindari penggunaan uang rakyat untuk program yang tidak relevan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Apalagi program yang dibuat bukan merupakan skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

'Jangan sampai pemerintah daerah lebih mendahulukan pembangunan-pembangunan berdana besar, tetapi muncul kesan tidak memihak kepentingan masyarakat,' ingat dia.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, dalam hal mewujudkan keadilan anggaran, pemkab bersama DPRD mesti melakukan kajian terhadap pengalokasian anggaran bagi kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

'Usulan kegiatan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat dan terkesan mubazir sebaiknya tidak perlu disetujui,' cetus dia.

Jainudin mengatakan, mash banyak persoalan pembangunan yang perlu diperhatikan dan dituntaskan. Seperti persoalan infrastruktur, jalan dan jembatan, listrik, air bersih, pendikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

'Masih banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh aspal, atau sudah dibangun tetapi saat ini rusak parah. Juga jaringan listrk yang belum merata. Sarana kesehatan dan pendidikan juga masih kurang, terutama di wilayah pedalaman. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,' terang dia.

Jainudin pun mengajak semua elemen masyarakat untuk memantau struktur APBD. Jangan sampai anggaran yang ada terserap pada program yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. (RIFQI/m)