BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Sama seperti tahun sebelumnya, kondisi keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran (TA) 2017 diperkirakan bakal menurun. Karena itu, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) diminta menaikkan target proyeksi pendapatan.

Ketua DPRD Kobar, Triyanto menjelaskan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 bersama pihak eksekutif di DPRD berlangsung cukup panjang dan butuh waktu lebih dari waktu yang diperkirakan. Pasalnya, terdapat perbedaan pendapat antara eksekitif dan legislatif soal proyeksi target pendapatan daerah.

"Yang agak panjang pembahasannya itu soal proyeksi pendapatan. Kemarin, Selasa (8/11/2016) malam kita marathon. Pagi sampai sore kemudian dilanjutkan malamnya. Sampai pukul 02.00 WIB malam. Karena tidak selesai kita lanjutkan tadi, Rabu (9/11/2016) dan rapat paripurna kita geser malam," kata Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Triyanto, di Pangkalan Bun, Rabu (9/11/2016).

Dalam pembahasan, proyeksi target pendapat yang disampaikan sejumlah SKPD cenderung menurun atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Sementara, kondisi anggaran keuangan daerah tahun 2017 mendatang diperkirakan negatif. Lantaran adanya pengurangan kucuran anggaran dari pusat. Khususnya yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Karena kondisi itu, maka kita minta agar kalau bisa pendapatan daerah itu kita genjot. Proyeksi target pendapatan di SKPD dinaikkan. Bukannya malah diturunkan. Alasan SKPD karena regulasinya tidak mendukung target. Kalau begitu kita minta regulasinya yang diperbaiki. Revisi perda-perda terkait pendapatan."

Dalam rapat pembahasan diketahui. Banyak potensi pendapatan atau pemasukan daerah yang belum tergali secara maksimal. Yakni yang bersumber dari pajak galian C, pajak hotel dan restoran, pajak parkir, pajak sarang walet dan Pajak Bumi Bangunan. Dirinya berharap sejumlah potensi pendapatan itu bisa lebih dioptimalkan. Terutama demi mengimbangi terjadinya penurunan kucuran dana dari pusat. (RADEN ARIYO/N)