Jangan Jadikan Banjir Modus untuk Cari Sumbangan

Oleh Testi Priscilla
16 November 2016 - 16:11 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengingatkan agar jangan sampai bencana banjir yang selalu menimpa Kota Palangka Raya di musim hujan menjadi modus bagi masyarakat untuk mencari sumbangan. Apalagi, yang terjadi masyarakat membangun rumah di pinggir sungai, sehingga ketika air sungai meluap, luapan air disebut banjir. Padahal, sebenarnya itu bukan banjir.

"Makanya yang banjir sekarang ini Pemko tidak gelontorkan bantuan ke korban banjir, kita hanya adakan pasar murah. Ayolah, jangan tiap banjir sedikit dijadikan modus untuk cari bantuan," keluh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, usai membuka kegiatan Rapat Evaluasi Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya 2016, di Aula Peteng Karuhei Balaikota, Rabu (16/11/2016).

Mofit menilai, sudah seperti pemandangan umum masyarakat yang kebanjiran ini kemudian berdiri di pinggir jalan kemudian menyodor-nyodorkan wadah agar pengguna jalan memberikan sumbangan. Kalau tidak, mereka akan berteriak-teriak di media meminta bantuan kepada pemerintah.

"Ini saya sebutkan saja ya, pengrajin batu bata di Danau Tahai sana kalau sudah banjir, tempat usahanya terendam dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kegiatan usahanya betul-betul nol. Tapi mereka tidak pernah teriak-teriak minta bantuan. Lokasi mereka jauh lho dari Kota, ini yang dalam Kota malah teriak-teriak," sindir Mofit lagi.

Dikatakannya bahwa tidak kurang dari 15 ribu jiwa yang bermukim di pinggir sungai kahayan sepanjang 4 kilometer dari Mendawai sampai Pelabuhan Rambang.

"Kita bisa lihat mereka adalah saudara-saudara kita yang bermukim di daerah pinggiran sungai yang sering mengalami luapan sungai. Sebenarnya itu bukan banjir, memang dari dulu kalau musim hujan ya air tergenang. Ini, masyarakat yang mendatangi sungai bukan air yang mendatangi pemukiman," pungkas Mofit.

Menurutnya hal ini tidak bisa dipungkiri namun apakah pemerintah harus diam saja Ternyata Mofit sebenarnya memiliki solusi untuk mengatasi hal ini dengan membuat Perda khusus untuk pemukiman dataran rendah atau pinggiran sungai.

"Lalu apa yang harus kita lakukan Ya mestinya harus ada Perda yang mengatur sampai seberapa jauh masyarakat itu bisa masuk ke dalam garis pandang sungai untuk bermukim. Tapi ini bukan kewenangan Kota karena sungai ini lintas Provinsi, lintas Kabupaten harusnya ini adalah kewenangan Provinsi," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/N).

TAGS:

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

19 April 2024 - 16:40 WIB

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak bisa dipungkiri lagi, semuanya berkembang pesat sehingga menuntut setiap orang untuk mengikutinya.

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

19 April 2024 - 16:30 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengerahkan tim gabungan untuk normalisasi Sungai Mentawa, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

19 April 2024 - 16:20 WIB

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas pada triwulan I tahun anggaran 2024 belum mencapai target.

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

19 April 2024 - 16:10 WIB

PltKepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan program 1000 KPR guru dilaksanakan dengan menggandeng Bank Kalteng.

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

19 April 2024 - 16:00 WIB

Legislator Kalteng, Tomy Irawan meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota supaya dapat melengkapi lampu penerangan di ruas jalan yang rawan dilalui oleh pengendara.

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

19 April 2024 - 15:50 WIB

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

19 April 2024 - 15:40 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Kalteng 2024 baik Pilbup, maupun Pilwakot.

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

19 April 2024 - 15:30 WIB

Unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti Bimbingan teknis atau Bimtek sejak tanggal 18 - 19 April 2024 di Harmoni One Hotel, Batam.

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

19 April 2024 - 15:20 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Sri Neni Trianawati mendorong adanya upaya pengembangan museum yang ada di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

19 April 2024 - 15:10 WIB

Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Palu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia