Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesisir Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Gunung Mas Potong Anggaran yang Dinilai Kurang Bermanfaat

  • 18 November 2016 - 17:00 WIB

BORNEONEWS, Gunung Mas - Kalangan DPRD Gunung Mas memotong anggaran perjalanan dinas yang dinilai kurang bermanfaat. Keputusan itu diambil dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, bersama tim anggaran eksekutif. Pembahasan dilakukan 8-18 November 2016.

'Dalam pembahasan RAPBD 2017 bersama tim anggaran eksekutif. Semua berjalan lancar walau banyak perdebatan,' kata Ketua DPRD Gunung Mas, Gumer kepada Borneonews di sela menghadiri peresmian Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kamis (17/11/2016).

Menurut dia, dalam pembahasan RAPBD Gunung Mas 2017. Kalangan DPRD Gumas tetap menekankan berbagai program prioritas. Seperti bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat semua hal tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Gumas.

'Pada anggaran 2017, bertambah satu lagi yang menjadi prioritas yakni pemberdayaan  ekonomi masyarakat. Hal itu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,' cetus politisi PDIP itu.

Gumer menegaskan, dalam pembahasan RABD 2017. Kalangan anggota DPRD juga sangat memperhatikan anggaran yang diajukan untuk biaya perjalanan dinas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal itu untuk memastikan semua anggaran perjalanan dinas untuk keperluan yang sangat penting.

'Perjalanan dinas sangat perlu. Namun yang harus dilihat tujuannya, bila kami nilai anggaran perjalanan dinas kurang bermanfaat maka kami potong,' tegas Gumer.

Pada kesempatan itu, Gumer juga mengingatkan supaya anggaran perjalanan dinas di masing-masing SKPD, harus diatur dengan baik. Artinya, lanjutnya dia, yang melakukan perjalanan dinas harus benar-benar orang yang sesuai dengan kopetensinya atau bidangnya. Jangan sampai anggaran perjalanan dinas hanya untuk kepala SKPD atau orang tertentu saja.

'Intinya semua SKPD harus bisa mengatur terkait anggaran perjalanan dinas. Mengingat bila melakukan perjalanan dinas, tentu ada hal penting yang harus diselesaikan,' cetusnya.

Gumer menilai, RAPBD 2017 yang dibahas antara tim anggaran eksekutif dan legislatif sudah rasional. Diharapkan, bila RAPBD itu disahkan benar-benar membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gumas. (EPRA SENTOSA/N).

Berita Terbaru