BORNEONEWS, Palangka Raya - Rusdiansyah, anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya menginginkan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengusahakan kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam hal pembinaan SMA dan SMK.

Seperti diketahui bahwa saat ini kewenangan atas SMA dan SMK telah dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi sehingga seolah-olah pemko dan pemkab bisa lepas tangan terhadap penanganan peserta didik di tingkat menengah atas ini.

"Pemko dan Pemkab kemudian merasa tanggung jawab sudah diambil akhirnya mereka bisa berdalih, kan berdalih akhirnya oh ini sudah diserahkan. Kalau ada masalah di SMA atau di SMK itu lalu pemko dan pemkab mengatakan kan kami sudah menyerahkan ke provinsi. Kan akhirnya seperti itu," ungkap Rusdiansyah kepada Borneonews, Jumat (18/11/2016).

Karenanya Rusdiansyah berpendapat harusnya provinsi bisa membuat kerjasama dengan kabupaten/kota bagaimanapun bentuknya agar pembinaan SMA/SMK itu tetap ada di kabupaten/kota.

"Tapi kita minta pemko juga mengusahakan ini. Kalau hanya menunggu provinsi yang putuskan, ya susah," tegasnya.

Politisi PKB ini menilai bahwa untuk Kalimantan Tengah dengan membaca kultur daerah yang untuk menjangkau per daerahnya masih kesulitan, kebijakan pengalihan ini bisa dikatakan sebagai kebijakan yang salah. Bagaimana tidak, jika pengawasan pun diambil alih oleh Pemprov lalu bagaimana nasib sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten terjauh. Bagaimana mungkin Pemprov dapat menghandle itu semua.

"Kalau dilepas oleh Kota, dalam pengawasannya siapa nantinya Kan begitu Tahap pengawasannya siapa Itu untuk kita yang di Kota Palangka Raya lho. Apalagi untuk contoh kita ambil Kabupaten yang jauh dari provinsi kalau tidak melibatkan kabupaten/kota. Akan sulit," tandasnya.

Namun, lanjut Anggota Dewan Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, jika kabupaten/kota tempat keberadaan sekolah itu dilibatkan maka akan memudahkan. (TESTI PRISCILLA/m)