BORNEONEWS, Palangka Raya -  Pelantikan bagi kalangan pejabat struktural Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bisa dikatakan di luar dugaan. Sebab awalnya, respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun pihak DPRD Kalteng yang getol mendesak pembatalan pelantikan jilid 1 pada Agustus 2016, sebenarnya bersikukuh hanya pengembalian ke jabatan semula.

Namun yang terjadi, justru jumlah yang dilantik kali ini berlipat bahkan hingga tiga kali. Ini mengingatkan pada pernyataan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa waktu lalu. Kala itu ia berucap, kalau pelantikan yang sedikit saja dimasalahkan,, ke depan atau pada palantikan selanjutnya bakal lebih besar lagi yang digeser. Ucapan itu terlaksana sekarang. Dan hebatnya, pelantikan jilid 2 yang lebih besar ini direstui menteri dalam negeri (Mendagri), pihak yang belakangan ini menolak pelantikan jilid 1.

Seperti diketahui, Gubernur Sugianto kembali melakukan pelantikan jabatan sruktural. Jumlah jabatan di lingkup Pemprov Kalteng yang digeser pada pelantikan jilid 2 ini mencapai 159 jabatan. Pelantikan berlangsung di Istana Isen Mulang (IIM) rumah jabatan gubernur, Jumat (18/11/2016). Sebelumnya Sugianto melakukan pelantikan jabatan struktural eselon II dan III kepada 45 pejabat pada 19 Agustus 2016 atau sekira sepertiganya saja.

Rincian yang dilantik kali ini, adalah pejabat Eselon IIA sebanyak 10 jabatan, Pejabat Eselon IIB sebanyak 2 jabatan, Plt Eselon IIA 1 jabatan, Plt Eselon IIB 2 Jabatan, Eselon III 45 jabatan, dan Eselon IV sebanyak 99 jabatan.

'Pengangkatan pejabat ini melihat dari beberapa segi, yaitu dari segi kepangkatan, senioritas, kompetensi, dan ijazah yang bersangkutan. Ini juga mengacu pada UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Saidina Aliansyah.

Sedangkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga menekankan dalam kesempatan sebelum pelantikan, bahwa apa yang ia lakukannya bukan karena ada rasa balas dendam kepada pejabat yang dulu diketahui banyak tidak mendukungnya saat mencalon dalam Pilgub. Ia justru menekankan kepada kompetensi pejabat yang akan diserahi amanah.

'Saya melantik berdasarkan evaluasi kinerja dan kompetensinya. Saya tegaskan, saya tidak ada unsur dendam, atau bicara agama dan suku, tidak! Tetapi benar-benar melihat kemampuan. Hal kedua, saya inginkan keragaman. Sejalan itu pula, saya minta kepala dinas juga harus jaga keragaman dengan jajaran di bawahnya, kalau tidak ingin kena evaluasi pribadi saya,' ucap Gubernur Sugianto dengan mimik tegasnya.

Ia pun menekankan kepada ratusan pejabat yang memagang jabatan baru, agar bekerja secara profesional dan terus meningkatkan kinerjanya. Sebab ia memberikan waktu enam bulan untuk evaluasi tahap pertama. (ROZIKIN/m)