BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sutik mendukung pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tegas membongkar warung yang diduga menjual jasa praktik prostitusi. Warung esek-esek itu harus ditertibkan karena dikhawatirkan meresahkan masyarakat.

"Kenyataannya memang warung remang-remang atau esek-esek itu tetap beroperasi. Kalau sudah diberikan peringatan sekian kali sesuai prosedur, Satpol PP bisa membongkar paksa," kata Sutik, di Sampit, Senin (21/11/2016). 

Menurut politisi Partai Gerindra itu, ketegasan Satpol PP membongkar warung esek-esek itu karena sebelumnya juga telah diberikan kelonggaran dan diperbolehkan hanya membuka warung. Namun ternyata masih ada yang diduga tetap menjalankan bisnis prostitusi. 

"Kalau itu dibiarkan dikhawatirkan meresahkan masyarakat, apalagi aktivitasnya ilegal. Kalau ada niat membongkar pasti bisa. Jangan sampai prostitusi terselubung itu kucing-kucing dengan Satpol PP," ucap dia. 

Terlebih, lanjut anggota komisi yang membidangi kesejahteraan sosial (kesra) itu, sekarang ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menargetkan pada 2019 mendatang Indonesia akan bebas lokalisasi prostitusi. Karena itu, dirinya sangat mendukung agar masalah sosial seperti praktik prostitusi terselubung menjadi perhatian serius pemkab.

Menurut Sutik, dia yang juga tinggal di sekitar kawasan bundaran KB yang banyak berdiri warung yang diduga menyediakan wanita penghibur memberikan efek negatif bagi masyarakat. Warga khawatir akan marak perkelahian, mabuk-mabukan, dan berdampak buruk terhadap anak-anak, 

"Warung-warung itu berada di dekat pemukiman warga, sehingga sangat rawan bergesekan dengan masyarakat sekitar. Pemberantasannya tentu akan mendapat dukungan masyarakat," ujar dia. (M. RIFQI/N).