BORNEONEWS, Palangka Raya ' Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mendukung penuh langkah mekanisasi penggarapan lahan pertanian. Cara ini mampu mereduksi kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan dan penggarapan dengan cara dibakar. Namun hingga saat ini belum diketahui berapa alokasi bantuan alat dan mesin pertanian (Aasintan) dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berharap mekanisasi itu diberikan ruang lebih berupa pemberian bantuan dari pusat. Ia meminta, komitmen pemerintah pusat tidak hanya melihat dari kacamata jumlah petani, namun lebih kepada berapa luasan yang ada di provinsi terluas kedua di Indonesia ini.

'Apabila pemerintah punya komitmen, baik dari gubernur, bupati dan wali kota,  juga pemerintah pusat. Semestinya jangan melihat luasan pertanian Kalteng. Sebab kita ada 400 ribu hektare lebih lahan pertanian di Kalteng. Jadi nanti kami minta lebih banyak lagi (bantuan alsintan) supaya ke depan lebih massif,' terang Sugianto, Selasa (22/11/2016).

Ia pun tak segan meminta uluran tangan dari perusahaan besar yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai ini untuk berkontribusi dalam membantu mekanisasi guna meredam kebakaran hutan dan lahan. Ia memerintahkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) memetakan dan menghitung total kebutuhan yang diperlukan.

'Nanti kita hitung, lalu ajukan lagi ke pusat. Kita tembuskan ke presiden dan menteri pertanian. Andai kita butuh pompa air, kita juga bisa meminta pengusaha perkebunan yang tergabung dalam GAPKI dan pengusaha pertambangan yang tergabung dalam APTA itu untuk bantu petani di lahan gambut,' ulasnya.

Sejauh ini terkait berapa sebenarnya alokasi bantuan pusat yang masuk ke Kalteng masih belum diketahui. Sebab selain bantuan alsintan yang diberikan melalui Kalteng, juga ada beberapa bantuan alsintan yang langsung mengucur dari pusat ke daerah seperti yang dibagi bersama Anggota DPR RI Komisi IV Hamdhani beberapa waktu lalu.

'Kita masih belum tahu berapa jatah untuk Kalteng, dan berapa jatah untuk tiga kabupaten yang sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya. Yang disalurkan melalui Komisi IV yang langung turun ke daerah, itu bukan termasuk atau di luar yang melalui Pemprov,' kata Kepala Distanak Kalteng Tute Lelo.

Seperti diketahui, menjadi keluhan masyarakat ketika memasuki musim cocok tanam adalah mahalnya ongkos penyiapan lahan. Cara mekanisasi penggarapan lahan dinilai masih mahal. Sementara bagi sebagian yang berfikir singkat, membakar cara murah sehingga selalu saja masyarakat menggunakan cara itu ketimbang mekanisasi. Ide melakukan subsidi mekanik, bertujuan mengatasi kesulitan masyarakat yang merasa 'berat diongkos' tadi bisa teratasi.

Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Waldimar beberapa waktu lalu kepada Borneonews mengatakan, sebenarnya ada usulan menarik yang patut dipertimbangkan yaitu 'mengganti ongkos' bakar lahan yang biasanya dilakukan masyarakat untuk membuat lahan baru.  

Jika yang dikeluhkan masyarakat adalah besarnya ongkos membuat sawah atau ladang baru, maka pemerintahlah yang membuatkannya. Sehingga tidak berupa uang seperti subsidi pada umumnya, tetapi dalam bentuk bantuan mekanik, yakni pemerintah yang mengerahkan alat berat untuk membantu penyiapan lahan warga.

'Bahasa sederhananya pemerintah membantu masyarakat yang ingin Manugal. Biar mereka tidak bakar lahan lagi. Cara apapun kalau lebih mahal dari cara membakar, ya akan sulit diikuti warga khususnya petani. Karena itu bantulah mereka membuat lahan,' katanya, (ROZIKIN/m)