Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tahun 2017 Kobar dapat Jatah Prona 700 Persil

  • Oleh Raden Aryo Wicaksono
  • 24 November 2016 - 11:33 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Program Operasi Nasional Agraria (Prona) dipastikan akan kembali dijalankan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), jumlah persil atau bidang tanah warga yang pembiayaan sertifikasinya ditanggung negara, melalui Prona 2017, dijatah kurang lebih sebanyak 700 persil. Diharapkan, Prona 2017 mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan swasta. Agar jumlah persil tanah warga yang disertifikasikan, bisa lebih banyak dari yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria Tata Ruang (ATR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Arya Ismana mengungkapkan, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembiayaan sertifikasi tanah gratis, jumlahnya terbatas. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), jumlah yang tersertifikasi pada 2017, ditargetkan sebanyak 50 ribu persil. Sementara, jumlah persil tanah yang sertifikasinya dibiayai oleh negara hanya 20 ribu persil.

"Sedangkan yang 30 ribu persil itu belum ada anggarannya. Anggaran yang tersedia itu dibagi 14 satker (satuan kerja/BPN) se-Kalteng. Jadi di Kobar, jumlah bidang tanah yang sertifikasinya dibiayai negara melalui Prona tahun 2017 nanti sebanyak 700 persil. Sama dengan tahun 2016," terang Arya Ismana, Rabu (23/11).

Arya Ismana menjelaskan, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPN/ATR se-Indonesia di Jakarta pekan lalu. Demi memaksimalkan realisasi sertifikasi tanah atau aset tidur di tahun 2017. Pelaksanaan Prona tahun mendatang diharapkan bisa mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah masing-masing. Kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN Pusat itu ditujukan agar jumlah SHM yang akan dibagikan secara gratis kepada warga, bisa lebih banyak jumlahnya, dari yang bisa dibiayai oleh negara.

"Jadi 30 ribu dibagi 14 satker. Kurang lebih sekitar 2.500 persil tanah warga di tiap kabupaten, yang sertifikasinya belum terbiayai oleh negara. Kami berharap daerah bersedia membantu pembiayaan sertifikasi tanah gratis untuk warga ini. Agar jumlah tanah atau aset tidur yang bisa disertifikasikan itu jumlahnya bisa lebih dari yang bisa dibiayai pemerintah pusat. Bisa juga sertifikasi gratis ini dijadikan semacam CSR (coorporate social responsibility) pihak swasta," tutup Arya Ismana. (RADEN ARIYO/N).


TAGS:

Berita Terbaru