BORNEONEWS, Maros - Presiden Joko Widodo meninjau pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Program Dana Desa yang kali pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah sangat membantu masyarakat desa. Dari pemanfaatan Badan Usaha Desa (BUMDesa), infrastruktur desa, hingga wisata desa.

'Bahkan ada desa yang kantor desanya lebih bagus dari kantor kecamatan, karena sudah bisa memunyai pendapatan sendiri dari dibukanya badan usaha yang dikelola masyarakat. Ini yang kita harapkan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat,' ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, yang akan memantau pemanfaatan Dana Desa, di Desa Pabentengang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11).

Menteri Eko Putro Sandjojo menyebutkan, kedatangan Presiden Joko Widodo untuk memastikan manfaat langsung dari Dana Desa. Karena, rencananya akan terus dinaikkan jumlahnya setiap tahun. Saat rapat terbatas, Presiden sudah menyatakan, program Dana Desa ternyata berdampak luar biasa bagi masyarakat desa. 

"Pembangunan infrastruktur dari Dana Desa sangat membantu. Bahkan sudah terlihat manfaatnya bagi ekonomi di perdesaan,' ujar Menteri Eko.

Makanya, kata Menteri Desa, pada 2016 Dana Desa sebesar Rp46 triliun, kemudian 2017 akan dinaikan jadi Rp60 triliun, dan 2018, akan ditambah lagi hingga mencapai Rp120 triliun. 'Ini angka kenaikan cukup besar dan sudah pasti hasilnya untuk pengembangan dan ekonomi desa juga cukup menjadi desa yang lebih maju lagi.'

Sehari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, Menteri Desa menyambangi kesiapan masyarakat Desa Pabentengang. Ia bertemu dengan pengurus BUMDesa, dan masyarakat setempat, hingga berdialog dengan para pekerja yang sedang membangun dan memperbaiki drainase desa.

Desa itu mendapat Dana Desa dari APBN sebesar Rp667 juta, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Maros 2016 sebesar Rp1,06 Miliar. Dana Desa itu untuk pembangunan atau perbaikan drainase, jalan lorong dan perintisan jalan. Menteri Eko mengatakan, BUMDesa yang dikelola masyarakat di sana, cukup baik. 

'BUMDesa di sini (Pabentengang) berhasil membangun bak air yang peruntukannya bagi masyarakat,' ujarnya.

Dari penampungan air itu, dapat memenuhi sedikitnya 800 KK di Pabbentengan  yang selama ini kerap kesulitan air bersih. Ternyata, kata Menteri Eko, air di sekitar perkampungan masyarakat tersebut air tanah yang asin. 'Tapi dari penampungan bak air itu yang dibangun dari dana desa, adalah air bersih.'

Untuk program prioritas nanti, Menteri Desa mengatakan, embung atau sarana penampungan air hujan wajib ada untuk keperluan pengairan desa. Selain embung, juga harus ada BUMDesa. 'sisanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat."

Embung desa itu, kata Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memberikan banyak manfaat bagi kemajuan desa.  Pembangunan embung bukan menjadi persoalan sulit bagi desa dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa.

"Embung itu kan bisa buat irigasi, perikanan, sektor pariwisata juga bisa. Dibuatkan tempat pemancingan, tempat-tempat makan,  dan lainnya. Sehingga benar-benar adanya embung, pendapatan masyarakat di sektor pertanian khususnya, bisa menjadi dua kali lipat," ujarnya.

Kalau infrastruktur sudah terbangun, sisa penerimaan dana desa pada tahun mendatang bisa menyokong pemberdayaan ekonomo masyarakat, seperti memberikan pelatihan usaha. "Ke depan nanti, Dana Desa itu bukan sebagai sumber pembangunan desa, melainkan menjadi pengungkit pembangunan ekonomi desa," katanya. (KEMENDES/N).