BORNEONEWS, Sampit - Program yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai acuan belanja daerah dalam APBD, harus prorakyat. RKA ini merupakan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam satu tahun anggaran. Publik tentu berharap belanja daerah diarahkan pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

'Alokasi APBD untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah harus prorakyat. Ini yang diharapkan masyarakat, anggaran seharusnya berputar dan berdampak untuk masyarakat,' tegas Wakil Ketua DPRD Kotim, M Shaleh, di Sampit, Rabu (30/11/2016). 

Menurutnya, setiap belanja pemerintah daerah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai penyusunan anggaran tahun ini, lebih mementingkan pembangunan-pembangunan marcusuar. Sementara pembangunan dan kesejahteraan rakyat nomor dua. 

'Makanya kami mau main-main dalam pembahasan APBD 2017. Kami berharap pemkab harus berpihak kepada masyarakat. Karena itulah esensi sebenarnya dari penggunaan dana APBD,' ujar dia.

Shaleh juga menambahkan, setiap SKPD diharapkan bisa menciptakan program-program yang berdaya dan berhasil guna yang orientasinya terfokus, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) bukan menggerogoti APBD. 

Ketika program SKPD yang tertuang dalam RKA  betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, pihaknya tentu akan mendukung. Namun sebaliknya, mana kala struktur belanja itu malah dinilai hanya membuang-buang anggaran dan tidak berpihak kepada masyarakat pihaknya jelas tidak akan menerima program tersebut. 

'Kita berharap usulan program dari setiap SKPD lebih terarah, terukur dan berdaya guna, tidak mubazir dalam penganggaran,' kata Shaleh. (M. RIFQI/N).