BORNEONEWS, Nanga Bulik - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Lamandau menyatakan kesiapannyau untuk segera bekerja. Pihaknyapun bertekad akan melakukan 'bersih-bersih' di semua lini.

 Ketua Pelaksana Saber Pungli kabupaten Lamandau Kompol Imam Riyadi mengatakan itu usai pengukuhan Satgas Saber Pungli Kabupaten Lamandau, bertempat di pelataran Kantor Bupati Lamandau, Rabu (30/11/2016).

"Kita tentu akan melakukan 'bersih-bersih' di semua lini, baik di instansi pemerintahan, swasta maupun di ruang publik lainnya, pasti semua kita bidik," terang Pamen yang tak lain adalah Wakapolres Lamandau tersebut.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Saber Pungli yang digawanginya bukan bertugas untuk mencari-cari kesalahan terhadap salah satu unsur ataupun yang lainnya, namun akan bekerja sesuai dengan segala aturan yang berlaku dengan profesional.

Selain itu, pihaknya juga betekad akan melakukan penindakan dalam membersihkan perkara pungli di Lamandau, namun demikian pihaknya juga tidak serta merta menafikan adanya upaya pencegahan.

"Untuk langkah awal tentu kami akan melakukan pencegahan agar penyelanggara negara tidak melakukan hal itu (pungli)," katanya.

Sehingga, sambungnya, langkah pencegahan juga dimaksudkan sebagai peringatan atau warning. Artinya, paling tidak ada warning bagi para penyelenggara negara, utamanya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

"Setelah diberikan warning, jika masih tetap melakukan pungli dan didapati pada saat operasi tangkap tangan (OTT), maka akan kita usut tuntas secara hukum," tegasnya.

Seperti diketahui, pengukuhan Satgas Saber Pungli Kabupaten Lamandau dipimpin langsung Bupati Lamandau Marukan selaku penanggung jawab.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada, sejumlah unit Saber Pungli juga melibatkan sejumlah pihak dari lintas sektor. Sebut saja diantaranya adalah dari instrumen kepolisian, TNI, Kejaksaan, Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Hukum Setda Lamandau dan termasuk dari unsur SKPD Lamandau lainnya seperti halnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (HENDI NURFALAH/m)