BORNEONEWS, Sampit - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengapresiasi upaya pemerintah kabupaten setempat membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

'Kami di DPRD berharap Tim Saber Pungli bisa bekerja optimal dan objektif dalam upaya pemberantasan pungli,' kata Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, Kamis (1/12/2016).

Menurutnya, melihat komposisi Tim Saber Pungli yang melibatkan unsur penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan, pihaknya yakin pemberantasan pungli akan berjalan. Sebab, tim ini selain melibatkan unsur internal pemerintahan dari eksternal.

'Saat ini penindakan dalam pemberantasan pungli kerap dilakukan eksternal dari penegak hukum. Seperti saat pungutan parkir, yang aktif pihak kepolisian. Tetapi penindakan internal hampir tidak ada,' ujar dia. 

Sehingga, dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan tim saber pungli hendaknya bisa bekerja seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia pun optimistis jika pembenahan internal pemerintahan telah dilakukan, pemberantasan pungli akan berbuah hasil.

'Kalau dari internal atau pegawai pemkab sudah bersih, otomatis masyarakat tidak akan bisa berkompromi dan praktik pungli bisa diberantas,' cetus dia. 

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun juga mengapresiasi terbentuknya Tim Saber Pungli yang dikukuhkan Bupati Supian Hadi. Dia berharap, setelah terbentuk Tim Saber Pungli harus menunjukkan kinerjanya bukan hanya sebatas koordinasi dan sosialisasi.

'Tim Saber Pungli harus bekerja secara optimal dalam mencegah dan memberantas segala bentuk pungli. Kami berharap tim ini segera difungsikan. Jangan sekedar dibentuk dan jadi macan ompong,' katanya.

Ia menjelaskan, dampak yang ditimbulkan oleh pungli luar biasa dan sangat merusak, seperti menghambat investasi dan mengganggu pelayanan masyarakat. 

'Tidak melihat besar kecilnya, tetapi pungli  menjadi sebuah ancaman besar bagi proses percepatan pembangunan ke depan. Pelayanan yang seharusnya bisa didapat dengan murah bahkan tanpa biaya malah menjadi biaya tinggi dan ini merugikan masyarakat,' kata dia. (RIFQI/m)