BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dua prestasi bergengsi yang diraih Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016, diharapkan berbuah insentif. Tahun ini Kobar berada pada peringkat 8 kabupaten terbaik se-Indonesia, dalam hal ketepatan waktu penyusunan APBD dan meraih Anugerah Dana Rakca 2016. Kobar dinilai mampu mengendalikan keuangan dan ekonomi dengan baik, khususnya terhadap kondisi keuangan yang cukup dinamis tahun ini.

"Ini membuktikan kita mampu bertahan dengan kondisi keuangan yang cukup sulit tahun ini. Dalam dua tahun anggaran terakhir, kita mampu menyusun dan mengesahkan APBD tepat waktu. APBD tahun anggaran 2016 kita tepat waktu, dan APBD 2017 ini juga tepat waktu. Kami di DPRD berharap penghargaan yang diperoleh ini kalau bisa juga dibarengi insentif yang bisa diterima dan dimanfaatkan Kobar," kata Ketua DPRD Kobar, Triyanto, di Pangkalan Bun, akhir pekan lalu. 

Triyanto mengatakan, dari 523 kabupaten atau kota se-Indonesia, penyusunan APBD Kobar termasuk yang terbaik. Tahun ini Kobar tercatat menempati peringkat ke-8 kabupaten terbaik se-Indonesia, dalam hal pengesahan APBD. Peringkat tersebut didapatkan Kobar atas tepat waktunya pengesahan kesepakatan APBD, yang dilakukan legislatif dan eksekutif beberapa tahun terakhir.

Kobar juga dianggap sebagai salah satu kabupaten yang mampu mengendalikan keuangan dan ekonomi dengan baik, khususnya terhadap kondisi keuangan yang cukup dinamis tahun ini. Penilaian tersebut menjadikan Kobar masuk sebagai salah satu kabupaten penerimta Anugera Dana Rakca 2016 dan berpotensi memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar, M. Fauzi menjelaskan, penghargaan atau Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 ini diberikan kepada daerah kabupaten, kota dan provinsi, yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sesuai undangan dan pemberitahuan yang diterima, lanjut Fauzi, Anugerah itu akan diserahkan oleh Presiden RI dan diterima oleh Plt Bupati Nurul Edy 7 Desember nanti di Jakarta.

"Ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk mendapatkan angugerah ini. Selain harus sudah mendapatkan opini WTP. Juga harus mendapat penilaian positif atas keberhasilan pengendalian keuangan. Ada tiga hal yang jadi penilaian penghargaan itu. Yakni pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dan ekonomi," kata M. Fauzi, Jumat (2/12/2016). (RADEN ARIYO/N).