BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah program kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kotawaringin Barat (Kobar) tahun 2017, terpaksa tertunda pelaksanaannya. Termasuk rencana pembangunan terminal kendaraan angkutan. Pasalnya, anggaran keuangan daerah yang dialokasikan untuk Dishubkominfo dalam tahun anggaran 2017 terbilang minim.

Kepala Dishubkominfo Kobar, Petrus Rinda menuturkan, jatah anggaran untuk Dishubkominfo di tahun mendatang diperkirakan hanya cukup untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin dinas. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 yang diketok akhir November lalu, anggaran untuk Dishubkominfo terlalu kecil. Yakni hanya Rp10 miliar.

Anggaran sebesar itu menurut Pertrus Rinda, terbilang terlalu sedikit untuk instansi dinas yang dikepalainya itu. Sebab anggaran tersebut masih akan dibagi, untuk pembiayaan segala kebutuhan operasional dan kegiatan rutin seluruh bidang urusan pemerintahan yang ada di dinasnya. Di antaranya, untuk bidang perhubungan yang mencakup lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, dan bidang komunikasi dan informatika.

"Jadi sepertinya hanya cukup untuk biaya kegiatan rutin. Rp10 miliar itu belum dibagi dengan bidang-bidangnya. Apalagi tahun 2017 nanti, untuk bidang komunikasi dan informatika akan dipisahkan. Dan anggaran untuk bidang-bidang itu dibawa (pindah)," kata Petrus Rinda, di Pangkalan Bun, Selasa (6/12/2016).

Minimnya anggaran tersebut berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dan tertunda sebelumnya. Termasuk pengadaan lahan untuk pembangunan terminal kendaraan angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) tipe A dan terminal bongkar muat kendaran angkutan barang, serta pengadaan penambahan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL).

"Dananya dari mana. Lahannya (terminal) saja belum dibayar. Sudah bertahun-tahun diusulkan tapi tidak dianggarkan juga. APILL juga tidak ada pengadaan. Anggarannya hanya segitu. Kalau terminak bongkar muat. Rencananya akan kita bangun di dekat pabrik jagung. Jadi nanti menggunakan jalur jalan tembus yang dibangun Dinas PU. Tahun depan kita bikin perencanaannya."

Sementara itu, untuk pengelolaan terminal kendaraan angkutan penumpang Natai Suka, mulai 1 Januari 2017 nanti akan mulai diambil alih oleh pemerintah provinsi. Selain melakukan penataan pengelolaan parkir. Yakni dengan melakukan pembuatan marka parkir dan penggunaan kartu parkir. Di tahun mendatang, Dishub juga berencana akan mengusulkan kepada DPRD terkait penaikan tarif retribusi parkir. (RADEN ARIYO/N).