Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mofit Tak Permasalahkan Penghapusan Ujian Negara Asalkan Guru Mampu Bertanggung Jawab

  • Oleh Testi Priscilla
  • 07 Desember 2016 - 15:28 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Evaluasi terhadap peserta didik yang sudah menempuh atau menjalani rangkaian sistem dalam suatu tingkatan pendidikan itu mutlak. Evaluasi yang dilakukan juga harus terstandarisasi. Karenanya Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio tidak mempermasalahkan apakah Ujian Nasional akan dihapuskan atau tetap dilanjutkan. Mofit hanya meminta guru dapat mempertanggungjawabkan nilai yang telah diberikan.

"Jadi ketika seorang peserta didik mengikuti rangkaian tahap proses belajar mengajar dalam suatu tingkatan sampai pada masanya dia ingin masuk ke tingkatan pendidikan berikutnya, dia harus dievaluasi dulu. Dia ini layak atau tidak. Kalau layak, berapa penilaian yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah itu sebenarnya tidak boleh terjadi bias antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau kita yakin bisa melakukan standarisasi itu, tidak melalui prosedur UN, adakan saja Ujian Sekolah. Sanggupkah kita" ungkap Mofit kepada Borneo News, Rabu (7/12/2016).

Mofit mengatakan, ia sendiri selaku Mantan Pendidik tidak mengatakan bahwa perlu adanya Ujian Nasional atau tidak perlu Ujian Nasional, cukup dengan dilaksanakannya Ujian Sekolah. Namun ia meminta untuk masing-masing menanyakan kembali kepada diri sendiri terkait kesanggupan mempertanggung jawabkan nilai yang diberikan ini.

"Seorang guru misalnya memberikan nilai 9 kepada siswanya. Guru tersebut harus bertanggung jawab. Ketika siswa tersebut melanjutkan pendidikan ke tempat lain, nilai 9 ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa ia mampu sebagaimana yang lainnya. Jangan nilai 9 di tempat kita ini sama dengan 6 di tempat lain. Sebenarnya Ujian Nasional kan begitu arahnya, menyamaratakan standar nilai di seluruh daerah di Indonesia," tandas Mofit.

Sekarang, lanjut Mofit, ia mengajak untuk melihat perjalanan UN khususnya di Kota Palangka Raya selama ini. Lihat berapa nilai ujian lokal sekolah dan berapa nilai UN.

"Coba lihat marginnya itu. Karena saya pernah mendapati itu. Yang diberikan sekolah itu nilainya 9,5 tetapi nilai UN siswa ini hanya 3. Bingung nih Wakil Wali Kota, yang salah ini soalnya atau orangnya. Karena ada dua kemungkinan. Bisa saja standarisasi UN itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa dikerjakan oleh peserta atau evaluasi yang dilakukan oleh sekolah ini lebih rendah. Siswa bisa mengerjakan tetapi standar evaluasinya terlalu mudah. Ini yang harus ditajamkan," pungkasnya lagi.

Mofit mengaku tidak ingin peserta didik di Palangka Raya tidak mampu bersaing dengan peserta didik dari luar. Apakah kesejajaran itu bisa didapatkan dengan dilaksanakannya UN atau bisa dilaksanakan dengan hanya dengan US, pihaknya pribadi mengaku tidak mempermasalhkan.

"Tetapi nilai yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan ketika peserta didik itu melanjutkan pendidikan di tempat lain dia bisa mengerjakannya. Itu yang benar," tutup Mofit. (TESTI PRISCILLA/m)

Berita Terbaru