DI penghujung tahun 2016 ini, ada semangat baru dari Barito Selatan.  Semangat yang dikobarkan adalah komitmen membangun iklim investasi yang kondusif. Mewadahi  dan melayani tumbuhnya dunia usaha, sehingga perekonomian melaju  lebih signifikan.

Tekad itu tercermin dari pernyataan  Sekertaris Daerah (Sekda) Barito Selatan, Ir H Edi Kristianto.  Ia bertekad meningkatkan daya saing daerah dalam merebut investasi. 

Tekad ini jelas sangat positif.  Karena tahun 2017 harus lebih baik dari 2016 yang akan segera berlalu. Dan kinerja daerah harus lebih dioptimalkan lagi.  Sehingga ketika ada tawaran investasi, maka masyarakat Barito Selatan bisa ambil bagian.Bisa berpartisipasi. Tidak hanya menjadi penonton.

Semoga saja  Sekda Edi Kristianto hendaknya tidak sedang mengobral retorika. Tidak sedang mengumbar janji-janji. Mengapa demikian

Butuh perjuangan dan kerja keras untuk mewujudkan iklim investasi yang baik tadi. Marilah kita tengok kinerja pemerintah daerah selama ini. Hasil survey Ombudsman RI menunjukkan,  sebagian besar pengajuan perizinan kegiatan usaha mandeg di meja Kepala Daerah dan pejabat daerah bawahannya.

Hal ini jelas menunjukkan,  justru pimpinan daerahlah yang menjadi penghambat utama investasi usaha.  Kepala Ombudsman Kalimantan Tengah menyebutkan,  dokumen pengajuan perizinan kegiatan usaha itu mengendap berbulan-bulan. Bahkan ada yang tidak direspon/diproses hingga lima bulan.

Hambatan lain,  adalah ketidakpatuhan institusi publik-penyelenggara negara terhadap standar-standar pelayanan yang diatur oleh regulasi yang ada. Sekali lagi, siapa  yang tidak patuh Ya para pejabat penyelenggara negara itu sendiri.  

Ketidakpatuhan macam apa Misalnya di dalam regulasi disebutkan pelayanan dokumen gratis. Tetapi dalam praktek dipungut biaya/tips atau <>fee<>. Misalnya regulasi menyebut, prosedur selesai dalam  satu minggu, tetapi kenyataannya bisa berbulan-bulan. 

Nah, hal-hal inilah yang menghambat investasi. Karena itu benar jurus Presiden Jokowi. Pertama gencarkan revolusi mental. Kedua, babat habis perilaku korup melalui KPK dan Saber Pungli.