Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Humbang Hasundutan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua PWNU: Jangan Ngaku Demi Rakyat Kalau Korbankan Rakyat

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 08 Desember 2016 - 06:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya- Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Tengah (Kalteng), Said Ahmad Fauzi Zein Bachsin meminta DPRD Kalteng segera membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sampai saat ini belum ada greget akan dijadwalkan. Sebab jika tidak, rakyat Kalteng yang menurutnya bakal menjadi korban.

Menurut Fauzi yang juga mantan Ketua DPRD Kalteng ini, jajaran DPRD tidak pada tempatnya jika bersikap angkuh dan tidak bermental negarawan. Sebab, yang terpukul jika tidak disahkannya APBD 2017 adalah masyarakat Kalteng baik kalangan biasa maupun pegawai. Dengan belum dibahasnya tiga Raperda, yakni Raperda RPJMD, OPD dan RAPBD 2017 menunjukkan merosotnya sinergi pemerintahan daerah. 

'Sikap kenegarawanan diperlukan dalam hal ini, jangan hanya bertindak sebagai politisi saja. kalau (pembahasan) macet, ini korbannya rakyat. Sehingga mana yang urgen harus didahulukan itulah yang harus dikerjakan. Jangan bilang berjuang demi rakyat tetapi korbannya rakyat,' kata Said Fauzi, Rabu (7/12/2016).

Ia mengimbau agar eksekutif dan legislatif supaya duduk bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang berkembang. Karena dua lembaga ini, tegas Fauzi, memang sangat penting di daerah. Apabila salah satunya tidak melaksanakan fungsi dengan baik, atau ada semacam ketidakharmonisan terhadap jalannya pemerintahan, maka yang terancam adalah pelaksanaan pembangunan tidak berjalan.

Kisruh yang terjadi dan berujung belum dibahasnya tiga Raperda itu menurut Fauzi, bukan karena legislatif dan eksekutif tidak paham aturan. Hanya saja, menurut dia, keduanya harus bisa bersinergi.

'Mereka sangat tahu mekanisme itu, ada rapat kerja dan seterusnya. Disitulah rumuskan mana saja yang belum diselesaikan dan dibahas. Harapan saya segera diselesaikan, sebab yang jika terjadi seperti ini yang rugi rakyat, bukan dua lembaga itu,' katanya.

'Yang merasakan hasil kerja mereka kan rakyat, jadi ketika kerja mereka tidak baik yang merasakan ya rakyat. Keduanya sama-sama dipilih rakyat, kalau keduanya macet, ya korbannya rakyat karena pembangunan tidak berjalan. Ibarat pepatah gajah bertempur sama gajah, pelanduk mati ditengah tengah,' tandasnya.

Sebagai unsur masyarakat, dia hanya menuntut agar dua lembaga bekerja dengan baik menjalankan fungsinya, bukan saling menyalahkan. Yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana nasib gaji ribuan guru, ASN dan tenaga kontrak tidak bisa dibayar. Belum lagi kemungkinan mendapat sanksi dari pusat berupa penundaan transfer dana daerah.

'Kita tidak ingin ini terjadi kepada Kalteng. Hendaknya setiap fraksi di dewan mengutamakan kepentingan rakyat yang lebih besar, artinya jangan hanya menjadi politisi saja, tetapi menjadi politisi yang negarawan dan negarawan politisi. Kepentingan itu pasti ada, tetapi harusnya pihak eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan kepentingan rakyat,' tuturnya.

 'Sangat urgen sekali Raperda APBD 2017 ini. sekali lagi sikap negarawanan harus dikemukakan, segeralah bahas dan selesaikan. Jangan ngotot paling benar, itu malah yang tidak benar,' pungkasnya. (ROZIKIN/m))

Berita Terbaru