Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Samarinda Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Baperjakat Tidak Dimasalahkan Kemendagri

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 10 Desember 2016 - 06:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Adanya pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas pengusulan pengangkatan pejabat melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) hanya karena jumlah tanda tangan, menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun ternyata, pihak Kemendagri tidak mempersoalkan masalah tersebut. 

Demikian ditandaskan Sukoco, Ketua tim verifikasi dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan investigasi SK pengangkatan jabatan lingkup Pemprov Kalteng yang dipermasalahkan DPRD Kalimantan Tengah. Menurut dia, tidak ada yang salah dan mesti dipersoalkan ketika ada pejabat Baperjakat tidak semuanya membubuhkan tanda tangan.

Ia menegaskan, penanggungjawab dari pertimbangan yang disampaikan oleh Baperjakat tetap berpulang kepada kepala daerah, sebab posisi Kepala daerah dan wakilnya adalah selaku pejabat pembina kepegawaian.

'Apakah harus tanda tangan semua anggota Baperjakat Lha, kalau misalnya ada yang tidak setuju gimana Apa dipaksa agar tanda tangan Prinsipnya begini, Pejabat pembina kepegawaian kan kepala daerah. Ya berarti tidak masalah, terserah pimpinan,' jelas Sukoco kepada Borneonews.

Ia tidak sampai pada membahas pada titik harus ada voting atau tidak ketika ada beberapa yang berbeda pendapat dan akhirnya menolak tanda tangan. Sebab ia kembali mengingatkan pejabat pembina kepegawaianlah yang memiliki kendali kebijakan memutuskan. 

Ia menegaskan, sebelum keluarnya surat persetujuan tertulis Mendagri dan Dirjen Otda, telah ada verifikasi ketat terhadap usulan pengangkatan jabatan oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Namun karena ketidakpuasan dan ada permintaan dari pihak DPRD masih menganggap seolah-olah ada yang tidak sesuai persetujuan Mendagri tersebut., akhirnya tim turun ke Pemprov Kalteng untuk melakukan investigasi. 

Informasi yang berhasil dihimpun, dari tujuh anggota Baperjakat, hanya tiga yang membangkang atau menolak membubuhkan tanda tangan, antara lain Sekda, Kepala Inspektorat, dan  Kepala Biro Hukum Setda Kalteng

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Saidina Aliansyah menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan anggota Baperjakat dan Kemendagri di Jakarta. Sehingga ia berani menyatakan pengangkatan pejabat yang telah dilakukan gubernur telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

'Sudah memenuhi syarat dan tidak ada masalah, clear sesuai aturan,' tandasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Saidina juga menegaskan pihaknya telah melaporkan pelaksanaan hasil pelantikan pejabat yang dilakukan Gubernur Kalteng pada 18 November 2016, kepada Kemendagri melalui Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

'Kita laporkan pelantikan melalui Ibu Rahajeng Purwanti pada tanggal 21 November 2016,' kata dia. (ROZIKIN/m)

Berita Terbaru

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

  • 19 April 2024 - 16:40 WIB
Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

  • 19 April 2024 - 16:30 WIB
Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

  • 19 April 2024 - 16:20 WIB
Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

  • 19 April 2024 - 16:10 WIB
Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

  • 19 April 2024 - 16:00 WIB
Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

  • 19 April 2024 - 15:50 WIB
PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 15:40 WIB
DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

  • 19 April 2024 - 15:30 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

  • 19 April 2024 - 15:20 WIB
Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

  • 19 April 2024 - 15:10 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri