BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Indonesia dan Malaysia akan merapatkan barisan di tingkat kementerian kedua negara untuk menangkal kampanye anti-sawit yang dilancarkan negara-negara Barat.  

Dalam wawancara melalui telepon dengan Business Times di Kuala Lumpur, Selasa (27/12), Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong mengatakan Indonesia dan Malaysia tengah memperkuat kerjasama untuk melawan kampanye anti-sawit. Langkah ini perlu dilakukan karena kampanye anti-sawit itu dinilai akan menghambat pertumbuhan industri minyak sawit dan ekspor komoditas tersebut di pasar global.

Selama dasawarsa lalu, reputasi minyak sawit terus digoyang oleh negara-negara penghasil minyak nabati lain. Caranya, seperti kewajiban memasang label bahan bakau untuk produk makanan di Australia, dan upaya menaikkan pajak impor untuk minyak sawit di Eropa. Kampanye-kampanye negatif itu dipicu oleh pemutarbalikan fakta yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit sebagai pemicu deforestasi.   

"Akan lebih banyak langkah bersama di tingkat kementerian untuk melakukan tekanan terhadap negara-negara utama pengimpor minyak sawit pada 2017," kata Mah, seraya menambahkan bahwa langkah bersama itu akan dilakukan berdasarkan platform Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Pada November 2015, di ajang KTT Asean di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa kedua negara akan berkontribusi dengan dana awal masing-masing US$5 juta untuk membentuk CPOPC.

CPOPC merupakan platform untuk mempromosikan minyak sawit dan menetralkan hambatan dagang, di mana Indonesia dan Malaysia secara gabungan menghasilkan 85 persen bahan dasar minyak goreng dunia.

Tercatat lebih dari 10 juta petani kecil yang menggantungkan hidup pada perkebunan sawit di seluruh dunia. Indonesia dan Malaysia memasok 50 juta ton minyak goreng sawit per tahun, yang dijadikan kebutuhan pokok bagi kalangan rumah tangga di China, India dan negara berkembang lainnya.

Selain mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani sawit dan membangun kerangka kerja global bagi industri minyak sawit ramah lingkungan, CPOPC juga mempromosikan pembangunan zona ekonomi hijau di seluruh perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia.

Mah juga menyatakan bahwa keanggotaan CPOPC terbuka bagi negara-negara seperti Brasil, Kolombia, Thailand, Ghana, Liberia, Nigeria, Papua Nugini, Filipina dan Uganda.

Mah menyebutkan CPOPC saat ini sedang membentuk forum sektor swasta dan pemangku kepentingan untuk membuat skema langkah-langkah efektif dalam memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sesuai dengan kepentingan para petani sawit. (NEDELYA RAMADHANI/m)