BORNEONEWS, Palangka Raya ' Peningkatan kesejahteraan penduduk di Kalimantan Tengah (Kalteng) cukup mambaik, sebab angka kemiskinan di Bumi Tambun Bungai ini menurun di saat parameter garis kemiskinan justru naik.

Selama September 2015 - September 2016, Garis Kemiskinan naik dengan penaikan sebesar 4,91%, yaitu menjadi Rp 380.524 per kapita per bulan pada September 2016 dari sebelumnya hanya Rp 362.729 per kapita per bulan pada September 2015.

Garis Kemiskinan ini, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng Hanif Yahya, dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

Apabila pengeluaran perorang semula tidak sampai angka Rp 362.729 per bulan baru dianggap miskin, kini dengan angka pengeluaran sebesar itu tidak lagi dianggap miskin. Barulah ketika total konsumsi tidak mampu di angka Rp 380.524 perbulan disebut di bawah garis kemiskinan.

Artinya, dengan angka kemiskinan menurun di saat garis kemiskinan justru naik, menggambarkan banyak masyarakat yang tingkat konsumsinya meningkat dan perekonomian Kalteng cukup menyejahterakan.

'Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit,' terangnya.

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Ia menjelaskan, GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 Kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya.

Sedangkan garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

'Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan),' jelas dia.

'Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple),' tutup Hanif.

Seperti diketahui, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalteng ini pada September 2016 mencapai 137.463 orang (5,36%), terbagi penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 40.615 orang dan daerah perdesaan sebanyak 96.848 orang.

Angka kemiskinan 5,36% ini, berkurang 10.666 orang (0,55%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 148.129 orang (5,91%). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 8.108 orang (1,19%) dan daerah perdesaan berkurang 2.558 orang (0,19%). (RZ/B-8)