Kamis, 19 Oktober 2017
 

 
 

Catatan Debat Kandidat Pilkada Kobar (2)

Memilih Kandidat yang Memiliki Legitimasi Politik Kuat

 
 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 3 Hj Nurhidayah-Ahmadi Riansyah (Nurani) saat debat kandidat, Sabtu (7/1/2017). (BORNEONEWS/FAHRUDDIN FITRIYA)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 3 Hj Nurhidayah-Ahmadi Riansyah (Nurani) saat debat kandidat, Sabtu (7/1/2017). (BORNEONEWS/FAHRUDDIN FITRIYA)

Borneonews

DEBAT kandidat Bupati-Wakil Bupati Kotawaringin Barat (7/1/2017) kemarin berbuntut panjang. Acara di atas pentas-panggung itu berkembang ke ranah media sosial secara luas. Tapi sayangnya, substansi persoalannya berbelok arah. Yang semula dimaksudkan untuk menggali atau mengunji kehandalan sang kandidat, yaitu Desi Hercules-Gusti Awaludin (Sidin), belakangan berkembang menjadi isu personal.


Sebagaimana diberitakan, pasangan nomor urut 3 Hj Nurhidayah-Ahmadi Riansyah (Nurani) mengajukan pertanyaan kepada pasangan Sidin. Inti pertanyaannya adalah apa dan seperti apa strategi Sidin sebagai calon independen (jika kelak memenangi pilkada) dalam meyakinkan legislatif untuk menggerakkan kinerjanya sehingga mampu meraih prestasi dalam tata kelola pemerintahan termasuk dalam menyelesaikan RAPBD tepat waktu. Dengan demikian, Kotawaringin Barat bisa mempertahankan, dan meningkatkan perolehan dana insentif daerah (DID) Rp50 miliar.


Sebenarnya bagi SIdin, ini pertanyaan yang menantang. Dan, mudah dijawab. Misalnya, dengan kemampuan yang dimiliki, pasangan tersebut akan melakukan konsolidasi atas seluruh aparatur birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN) yang ada untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan prinsip good governance maka akan mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima. Dan dalam waktu yang sama, ia bisa membangun tata kelola keuangan dan asset daerah dengan baik. Dengan demikian secara mudah pemerintahan yang dipimpinnya akan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sisi lain, sebagai kepala daerah, ketika menjabat, harus keluar dari kandang politiknya. Tak peduli dia diusung partai atau independen, siapapun memiliki peluang yang sama untuk membangun komunikasi politik yang baik dengan legislatif. Pemimpin yang baik, akan mampu melenyapkan dikhotomi eksekutif dengan legislatif.

Bermodal komunikasi politik yang baik, maka baik eksekutif maupun legislatif akan duduk bersama dalam satu substansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan, penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD.

Dengan eksekutif dan legislatif yang solid serta kompak, maka berbagai macam program, termasuk di dalamnya menyusun APBD, akan dapat dilaksanakan tepat waktu. Dengan demikian, reward dari pemerintah pusat berupa DID akan mudah diraih.

Jika jawaban Sidin begini, yakinlah Sidin akan mendapat (standing ovation) , atau tepuk tangan meriah sebagai tanda salut.

DID Itu Penting

Jika Sidin menjawab seperti itu, yakinlah kita, bahwa pihak penanya yaitu Ahmadi Riansyah (Nurani), juga akan bangga dan salut. Karena ternyata kompetitornya itu punya nyali untuk ‘menjinakkan’ 23 suara (kursi) di DPRD Kotawaringin Barat.

“Tetapi sayang, malah lari dari substansi. Padahal pertanyaan itu jelas objektif dan memiliki dasar kokoh, yakni UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Ahmadi Riansyah. .

Meraih prestasi dan mempertahanlan perolehan dana DID, memang penting bagi pasangan Nurani. Mengapa? Karena dengan meraih DID, maka anggaran pendapatan daerah bertambah. “Bayangkan saja dana sebesar Rp50 miliar kita gunakan untuk pembangunan jalan, maka panjang jalan tersebut bisa mencapai 50 km. Atau kita gunakan untuk menanggung biaya BPJS masyarakat tidak/kurang mampu maka dapat membiayai 181.000 warga dari 275.000 warga Kobar untuk berobat gratis,” kata Ahmadi.

Nurani, memang optimistis meraih dana DID. Jika tahun lalu meraih Rp50 M, maka tahun depan dapat meraih dana DID lebih besar lagi. Dengan modal dukungan 8 partai politik ( 23 kursi) dari 30 kursi yang ada di DPRD, pihaknya optimis semua akan lancar. ”Semua itu bisa kita pertahankan, dengan harapan akan mendapatkan alokasi DID lebih besar di tahun mendatang.”

Karena itu, benar kata Ahmadi, warga Kotawaringin Barat harus jeli dan dewasa. Sehingga dapat memilih pemimpin yang memiliki legitimasi politik yang kuat. (YOH/*)

BERITA POPULER

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA
To Top