BORNEONEWS, Nanga Bulik - Kekecewaan Bupati Lamandau Ir Marukan terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamandau mengenai angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 berdasarkan data terbaru akhirnya terkuak.

Marukan menuding tingginya angka TPT dari BPS itu yang menjadi penyebab Lamandau tidak lagi dapat penghargaan dari Presiden RI khususnya insentif di tahun 2017 ini.

"Kita (Lamandau) itu kurang apa coba! Pengelolaan keuangan daerah kita bagus, buktinya (opini) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK kita berhasil raih tiga tahun berturut-turut. Bahkan BPK pernah menyarankan daerah lain di Kalteng belajar (pengelolaan keuangan) ke Lamandau. Gara-gara data BPS tentang tingginya angka pengangguran inilah yang jadi penyebab kita tidak dapat insentif tahun 2017 ini," sebut Marukan saat memimpin Rakorbang di Aula Bappeda setempat, Selasa (10/1/2017).

Kekecewaan bupati dua periode itu bahkan sempat menjadi perhatian utama peserta forum rakor. Apalagi, Marukan menilai bahwa indikator penilaian yang digunakan BPS dianggap tidak relevan dan tidak valid.

Sepenilaian Marukan, tidak mungkin angka pengangguran itu meningkat tinggi sedangkan lapangan kerja di Lamandau justru sangat terbuka.

"Coba saja kita pikir pakai logika, orang dari luar daerah saja setiap tahun berbondong-bondong ke Lamandau mencari kerja. Artinya, tidak mungkin ada semut kalau tak ada gula. Orang penduduk yang berdomisili di Lamandau saya pastikan sangat sedikit yang nganggur, tapi kalau pendatang baru yang belum dapat kerjaan di sini (Lamandau) mungkin saja ada. Maksudnya kalau datanya betul-betul riil saya tidak masalah, tapi kok saya tidak yakin," ucapnya.

Marukan mengaku bingung kenapa Lamandau tahun ini tidak dapat insentif dari pusat atas hasil kinerja tahun sebelumnya. Padahal, kata dia, 2016 lalu pihaknya memperoleh penghargaan berupa insentif miiaran rupiah dan itu bermanfaat untuk tambahan pembangunan.

"Sedangkan daerah lain yang baru mempeoleh WTP sekali saja, tahun ini dapat insentif. Usut punya usut ternyata data BPS tentang indikator angka pengangguran ini sangat berpengaruh," tuding dia.

Kepada Kepala BPS Lamandau yang baru bertugas, Yul Ismardani, yang juga hadir dalam forum itu Marukan minta agar BPS ke depan  berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan pandangan agar tidak ada miss komunikasi yang bisa menghambat pembangunan di Lamandau.

Kepala BPS Lamandau Yul Ismardani dalam kesempatan itu membeberkan bahwa dari data terakhir Agustus 2016 lalu Tingkat Pengangguran Terbuka di Lamandau untuk tahun 2015 mengalami penaikan cukup tajam, yakni di angka 5,00 persen. Artinya, angka tersebut naik sebesar 2,39 persen dibanding tahun sebelumnya (2014). (HENDI NURFALAH/B-5)