BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Masih banyak aset Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) dalam bentuk tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. "Masih banyak yang belum bersertifikat, beberapa di antaranya berupa tanah perkantoran dinas dan sekolah-sekolah," beber Kepala BPN Kabupaten Kobar Arya Ismaya di ruang kerjanya, Rabu (11/1/2017).

Bahkan, terang Arya, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun yang sudah berdiri megah selama puluhan tahun itu baru mengurus sertifikasi tanahnya. Ada juga beberapa sekolah mulai mendaftarkan ke BPN setempat. "Karena terbentur pengajuan anggaran pengadaan ruang gedung dan hal lain, akhirnya mereka mulai mengurus," ujarnya.

Ia berharap, ke depan sekolah dan perkantoran dinas yang lain menyusul. Jangan sampai ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok masyarakat yang menguasainya karena dibiarkan berlarut-larut.

"Jangan sampai ada gugatan ke Pemkab karena dokumen administrasi maupun sertifikasinya carut marut, atau bahkan tidak ada dasar hukumnya saam sekali," harapnya.

Lanjut Arya, Pemkab Kobar berkepentingan untuk segera menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan aset-asetnya sebagai prasyarat untuk meraih status kabupaten yang tertib administrasi.

"Sebab untuk meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ditetapkan oleh auditor pemerintah, yakni BPK RI, salah satunya harus tertib administrasi," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-2)