Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Menurut Gubernur, Ini Mirisnya PAD Kalteng

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 12 Januari 2017 - 21:18 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengaku miris dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng. Terbilang miris, karena tidak sebanding dengan Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada dengan PAD yang berhasil dicapai.

'Dengan potensi SDA yang melimpah namun PAD Kalteng masih pada angka Rp1 triliun lebih, maka nilai sebesar ini tidak sebanding dengan besarnya potensi SDA yang kita miliki,' kata Gubernur Sugianto kepada Borneonews, Rabu (11/1/2017).

Menurut hitungan Gubernur, jika berkaca potensi SDA Kalteng, setidaknya besaran PAD provinsi ini seharusnya berada pada angka tak kurang dari Rp5 triliun per tahun. Dengan begitu, pemerintah pun juga tidak terkendala dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, menyiapkan energi listrik, unttuk kesehatan, pendidikan program peningkatan ekonomi rakyat, dan lain-lain program kesejahteraaan rakyat.

'Kalau masih dibawah Rp 5 triliun, ya jauh dan susah membangun dengan mudah. Bisanya sih bisa saja membangun Kalteng, tapi tidak bisa cepat. Kalau kita mau Kalteng ini cepat pembangunannya, ya kita harus bertekad mendongkrak PAD, jangan sampai cuma Rp1 triliun, harus jauh diatasnya' ucap gubernur.

'Dengan kondisi begini (PAD rendah), kadang kalau ada yang nanya PAD Kalteng berapa, saya jawab Rp1 triliun itu rasa menangis mengucapkannya. Ini tak sesuai dengan kekayaan alam yang kita punya. Mestinya angka PAD Kalteng bisa melewati itu,' imbuhnya.

Untuk mengatasi kendala minimnya penerimaan daerah itu, pihaknya memberlakukan kebijakan yang mewajibkan Perusahaan Besar Swasta (PBS) menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kalteng, agar pajak BBM-nya berpulang ke Kalteng.

Kemudian, memaksimalkan pajak kendaraan bermotor dengan mewajibkan penggunaan Plat KH, serta pewajiban mengurus NPWP daerah Kalteng. Berikutnya, membangkitkan lagi perekonomian melalui pintu-pintu pelabuhan distribusi barang di Kalteng.

'Namun sayang, kebijakan ini masih belum sepenuhnya dijalani oleh sejumlah PBS yang beroperasi di provinsi ini. Tidak sedikit PBS yang menggunakan BBM dari provinsi tetangga (Kalimantan Selatan) ketimbang BBM dari Kalteng,' pungkasnya. (M ROZIQIN/B-8)

Berita Terbaru