BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Tim penyelesaian sengketa lahan yang diketuai Sekda Kobar, Masradin tak menunjukan langkah konkret dalam penyelesaian berbagai perkara sengketa. Tim bentukan pemkab pada 2016 itu tak jelas rekam jejaknya.

Bahkan, belum diketahui, kasus sengketa lahan mana saja yang selesai dan menjadi pekerjaan rumah (PR) selanjutnya.

"Awalnya kami berharap forum penyelesaian sengketa lahan dari pemkab itu bisa mengambil langkah seperti penetapan kembali atau penegasan lahan batas antar desa dan perusahaan. Tapi nyatanya nihil," kata Jainuri, wakil ketua tim penyelesaian sengketa lahan antara warga dan PT Wana Sawit Subur Lestari (WSSL), minggu (15/1/2017) sore.

Awalnya, tim penyelesaian sengketa lahan itu dibentuk atas desakan banyaknya kasus saling klaim lahan antara warga dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

"Dibentuk tapi tidak bekerja, ya kami berharap tahun 2017 lebih serius, karena ini menyangkut hak," kata pria yang akrab dipanggil Jay itu.

Kasus sengketa lahan dari berbagai sudut lokasi dan persoalan pun kian menumpuk dan berlarut-larut.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Kobar, Ahmad Yadi mengatakan, penataan dan penetapan batas antar desa dengan pihak swasta mendesak dilakukan. Hal itu guna menghindari berbagai konflik, terutama terhadap masalah klaim lahan yang sering terjadi antar warga dan pihak perusahaan.

'Dari dulu banyak permasahalan sengketa lahan antar warga dan perusahaan yang tidak selesai, ini perlu penegasan kembali,' katanya.

Dikonfirmasi, Ketua Tim Sengketa Lahan Pemkab Kobar Masradin yang juga Sekda Kobar tidak memberikan keterangan apa-apa. (CECEP HERDI/B-11)