Masyarakat Adat Dianggap Lebih Paham tentang Makna Hutan dan Cara Menjaga Kelestariannya

Oleh Raden Aryo Wicaksono
16 Januari 2017 - 21:12 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengakuan dan penyerahan Hutan Adat, kepada masyarakat adat di Indonesia, dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat dan patut mendapat dukungan. Sebab, masyarakat adat dianggap sebagai komunitas yang paling paham soal menjaga dan memelihara kelestarian hutan. Terutama, hutan yang secara turun temurun telah menjadi wilayah hukum masyarakat adatnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Rahmat Nasution Hamka, mengomentari penyerahan Hutan Adat seluas total 13.122,3 hektare, oleh Presiden Joko Widodo, kepada sejumlah kelompok masyarakat adat 30 Desember 2016 lalu. Legislator DPR RI asal Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ini mengaku berniat untuk menggiring agar wilayah hukum adat yang ada di Kobar, dan Kalteng umumnya, mendapat pengakuan dari Negara.

Rahmat Nasution Hamka berharap segala tahapan dan prosedur terkait tata cara pendaftaran Hutan Adat di dapilnya bisa segera terpenuhi. Utamanya, inventarisasi masyarakat adat dan wilayah hukum adat di Kalteng. Agar aspirasi masyarakat adat tentang pengakuan wilayah dan perlindungan masyarakat adat di daerahnya bisa secepatnya ia bawa dan bahas di DPR RI.

"Ya (giring pengakuan Hutan Adat) kenapa tidak Yang paling penting semuanya dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Yaitu dengan tahapan inventarisasi masyarakat adat dan hutan adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya," kata Rahmat Nasution Hamka, Senin (16/1/17).

Rahmat Nasution Hamka optimis, hutan yang menjadi wilayah hukum masyarakat adat, kelestariannya akan lebih terjaga. Sebab menurut Rahmat Nasution Hamka, masyarakat adat lebih memahami makna dan fungsi hutan, dibanding masyarakat pada umumnya. Hal tersebut tak terlepas dari ikatan kuat antara masyarakat dan hutan yang menjadi wilayah hukum adatnya. Dengan adanya pengakuan, diharapkan bisa lebih mempertegas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

"Masyarakat adat paling tahu dan paham bagaimana harus menjaga dan memelihara hutan adat. Sehingga pemanfaatan hutan adat, dapat dilakukan secara baik. Tentunya dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat adat, dengan kerjasama dan kesepakatan yang saling menguntung bagi yang ingin memanfaatkan hutan adat."

Sebelumnya, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Pada penghujung 2016 lalu, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah NKRI, Negara akhirnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan wilayah hukum masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan tersebut ditandai melalui penyerahan Hutan Adat seluas total 13.122,3 hektear, oleh Presiden Joko Widodo, kepada Tokoh Adat yang mewakili 9 komunitas masyarakat adat di Indonesia.

"Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai-nilai ini yang penting kita ingat semua di masa modern sekarang," ujar Presiden di Istana Negara, pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, pada 30 Desember 2016 lalu.

Dalam laporan di hadapan Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus diakui dan dihormati keberadaannya sebagai hak asasi manusia sesuai prinsip NKRI. (RADEN ARIYO WICAKSONO/B-8)

TAGS:

#Hutan Adat #Rahmat Nasution Hamka

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ekspor Kalteng Meningkat, Impor Kalteng Turun

25 April 2024 - 17:45 WIB

Ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 senilai US$416,68 juta, naik 6,16 persen dibanding Januari 2024.

Pemkab Seruyan Laksanakan Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 17:40 WIB

Perseroan CBUT Tbk Miliki Pabrik Kernel Crushing Berkapasitas 600 MT

25 April 2024 - 17:35 WIB

Perseroan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT) memiliki pabrik kernel crushing dengan total kapasitas sebesar 600 MT kernel per hari atau 192.000 MT kernel per tahun serta 1 tank farm untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik refinery dan fraksinasi.

Pelaku Usaha Perbengkelan di Palangka Raya Diminta Kelola Limbah dengan Baik

25 April 2024 - 17:30 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka RayaYuseran, mengingatkan para pelaku usaha perbengkelan untuk memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Perseroan CBUT Berhasil Pertahankan Kinerja Positif di Tengah Tantangan Industri

25 April 2024 - 17:25 WIB

Direktur Utama Perseroan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT), Ronny Hertantyo Raharjo mengatakan bahwa melalui berbagai strategi yang dijalankan di tahun 2023, dan didukung oleh ketepatan perencanaan yang komprehensif. Perseroan berhasil mempertahankan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan kondisi industri yang dinamis, terutama dalam hal penjualan.

Pemkab Kobar Gelar Upacara Dalam Momen Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII

25 April 2024 - 17:20 WIB

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII2024, Asisten III Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Syahrudin yang bertindak sebagai pembina upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kobar, Kamis, 25 April 2024.

PT Citra Borneo Utama TBK Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

25 April 2024 - 17:15 WIB

PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT), merupakan perusahaan publik yang mengelola bisnis hilir kelapa sawit seperti pemurnian dan perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya. Perseroan ini pada Rabu, 24 April 2024 telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang dilanjutkan dengan agenda Paparan Publik.

Pembatasan Kapasitas Angkutan Kendaraan Ketika Melewati Jalan Umum Harus Dipertegas

25 April 2024 - 17:10 WIB

BPDPKS Dukung Harapan Presiden Soal Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit

25 April 2024 - 17:05 WIB

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendukung harapan Presiden soal peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit di Indonesia. Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapannya dengan program ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit tanpa menambah luasan lahan.

Tradisi Mangaruhi Suku Dayak Menjaga Kelestarian Habitat Ikan di Sungai

25 April 2024 - 17:00 WIB

Tradisi Mangaruhi yang dilestarikan oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah terbukti mampu menjaga kelestarian habitat ikan di sungai-sungai. Tradisi ini dilakukan dengan cara menangkap ikan hanya menggunakan tangan, tanpa bantuan alat apapun.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia