BORNEONEWS, Palangka Raya ' Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan tengah (Kalteng) pernah mencoba menjadi 'anak nakal' di mata pemerintah pusat. Hal itu dipicu adanya beberapa kebijakan tidak pro Kalteng.

Ungkapan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Habib Said Ismail saat menjamu kedatangan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di kantor Gubernur, Selasa (17/1/2017).

Wagub mengatakan, ada ketidakadilan yang dirasakan Kalteng dan 14 pemerintah kabupaten/kota yang ada. Banyaknya sumber daya alam (SDA) yang ada di Kalteng, menjadi komoditas nasional dan penyumbang keuangan negara, namun SDA yang keluar itu tidak sebanding dengan 'kue' yang masuk ke Kalteng lagi untuk modal pembangunan.

'Justru kontribusi ke pusat dari bumi Kalteng ini sangat besar, menyumbang keuangan negara yang cukup besar, tetapi kembalinya sangat sedikit, sekira 5% saja dari yang diambil dari Kalteng. Ini yang membuat gelombang protes mencuat, dari era pemerintahan yang terdahulu maupun pemerintahan yang sekarang,' kata Wagub.

Ia membandingkan, begitu besarnya aliran dana otonomi khusus diberikan kepada Papua oleh pemerintah pusat. Itu karena gencarnya teriakan warganya ke Pusat sehingga diperhatikan. Dana pusat yang diterima Kalteng hanya berkisar Rp3 triliun saja yang masuk ke APBD Kalteng.

Padahal luas Kalteng adalah tiga kali lipat pulau Jawa yang berarti pula ongkos untuk membangun Kalteng cukup besar. Sehingga wajar saja Kalteng juga teriak menuntut perhatian yang sama.

'Kita sebenarnya ingin teriak juga, agar diperhatikan Pusat. Mungkin dengan sedikit gejolak, pusat jadi mikir. Gejolak itu tinggi, tapi bisa kita redam. Kita coba tenang dulu lah, tapi pusat harus memperhatikan agar tidak gejolak lagi', ucapnya.

Untuk diketahui, pada era Gubernur Teras Narang dulu, sempat ada kaukus empat provinsi di kalimantan yang mendesak Pemerintah pusat adil menyikapi pembangunan untuk Kalimantan. Kaukus ini meminta agar ada dana otonomi khusus layaknya Papua. Di era Gubernur Sugianto Sabran yang baru 7 bulan menjabat, juga pernah ada ajakan kepada 14 Pemkab/Pemkot untuksama-sama datang ke Pusat guna menagih rasio kue pembangunan yang lebih besar. (M ROZIQIN/B-8)