BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) akan menyurati BPK RI untuk mengaudit ulang pembangunan taman kota di kawasan Bundaran Pancasila Pangkalan Bun.

Usai meninjau taman kota, Anggota DPRD Kabupaten Kobar, Mulyadin mengaku akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan dewan untuk menyurati BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Mulyadin menilai, banyak item bangunan taman tidak sesuai perencanaan. "Kami nanti akan meminta audit soal proyek taman kota ini. Mudahan dari ketua DPRD juga merespon cepat soal hal ini," tegas ketua frasksi PDIP di DPRD Kabupaten Kobar itu.

Pihaknya juga akan membawa persoalan taman kota ke rapat pemandangan akhir fraksi pada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kobar. Sehingga hal ini bisa ditanggapi secara serius. Pasalnya, proyek taman kota terkesan dibangun asal-asalan.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi di DPRD Kabupaten Kobar itu juga monyoroti keterlambatan pembangunan taman yang seharusnya sudah selesai sejak bulan November lalu. Namun, pihak kontraktor baru menyelesaikannya pada bulan Desember.

"Sanksi nya harus jelas, jika perlu diblacklist saja. Intinya, jangan sembarangan menggunakan uang rakyat," cetusnya.

Sementara, Ketua Komisi C di DPRD Kabupaten Kobar, Rusdi Gozali menjelaskan, pihaknya selaku legislatif memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan kotrol terhadap kinerja jajaran eksekutif.

"Kegiatan monitoring ini merupakan bentuk pengawasan, kami meminta agar sejumlah item taman yang rusak segera dibenahi karena masih dalam masa pemeliharaan," pungkasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-8)