BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pencairan tahap akhir anggaran daerah untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tahun 2017, sebesar kurang lebih Rp1,7 milyar, hingga kini belum juga terealisasi. Akibatnya, berbagai kegiatan pengawasan di lapangan dan gaji honor sejumlah Pantia Pengawas Kecamatan (panwascam) di beberapa kecamatan, belum terbiayai.

Ketua Panwas Kabupaten, Tri Joko mengakui, kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kobar Tahun 2017, yang dilakukan pihaknya masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang kurang memadai. Hingga kini, pencairan anggaran tahap kedua atau akhir untuk Panwas Pilkada Kobar dari pemerintah daerah, belum juga terealisasi.

Tri Joko menjelaskan, total alokasi anggaran daerah untuk Panwas Pilkada Kobar 2017, sebesar sekitar Rp3,3 milyar. Dari total anggaran tersebut, sebagian di antaranya, yakni Rp1,6 milyar sudah dicairkan di 2016 lalu. Sedangkan Rp1,7 miyar sisanya, hingga memasuki pekan akhir Januari 2017, belum tercairkan.

"Jumat (20/1/17) kemarin sudah kita ajukan pencairannya. Mudah-mudahan pekan besok bisa tercairkan. Soalnya kalau tidak dicairkan, kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan," ujar Trijoko, Minggu (22/1/17).

Bukan hanya anggaran untuk kegiatan Panwas. Belum terealisasinya pencairan anggaran dari daerah ini juga berdampak pada pembayaran gaji honor para anggota Panwascam, di tiga kecamatan se-Kobar, yang hingga kini juga belum terbayarkan.

"Ada tiga kecamatan yang gaji untuk bulan Desembernya belum terbayarkan. Yaitu Panwas Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Arut Utara (Aruta). Anggaran sebelumnya sebenarnya masih ada. Tapi tidak cukup untuk bayar gaji Panwascam. Daripada nanti malah ribut. Saya tunda. Pembayarannya menunggu pencairan tahap akhir ini." (RADEN ARIYO WICAKSONO/B-8)