BORNEONEWS, Palangka Raya ' Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tidak mendapat alokasi jabatan alias Nonjob diminta bersabar.

Pasalnya, jumlah kursi dengan jumlah pejabat yang mengisi memang tidak imbang pasca perampingan struktur organisasi sebagai impementasi PP 18 tahun 2016. Demikian ditandaskan Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Kalteng Saidina Aliansyah saat dihubungi Borneonews, Senin (23/1/2017)

"Karena tidak samanya antara yang ingin menjabat dan jumlah jabatan tersedia itu lah, lanjut Saidina, mengakibatkan daftar tunggu untuk mengisinya. Ia berharap pejabat yang masih belum menjabat bisa mengisi  giliran berikutnya menunggu sejumlah pejabat keluar karena masa pensiun," kata dia.

'Setiap bulan kan pensiun. Nah kan ada nanti kesempatan dan peluang besar. Jadi sabar dulu, pasti ada peluang. Belum lagi ada evaluasi, jadi yang penting sabar dan terus semangat bekerja. Kalau mau ditampung semua, ya dimana tempatnya,' imbuh dia.

Ia mengungkap pihaknya terus kordinasi dengan pembina kepegawaian baik tingkat provinsi, regional, maupun di Pusat. Ia meminta sebagai sesama ASN bisa saling memahami karena kondisi ini juga dialami semua BKD di daerah-daerah lain.

'Yang jelas harus ada pembenahan dalam hal ini ke depan. Contoh saja, ada tiga SKPD gabung jadi satu di Pemprov sekarang, yaitu Biro Aset, Biro Keuangan, dan Dinas Pendapatan Daerah, jadi satu disitu. Ini tidak gampang. Siapapun yang jadi Kepala BKD juga bingung. Tetapi nanti ada lelang jabatan untuk mengisi kepala yang masih kosong disitu, ya siapa saja nanti terpilih itulah yang terbaik,' bebernya menjelaskan. (M ROZIQIN/B-8)