BORNEONEWS, Palangka Raya ' Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mendapat alokasi jabatan alias non job diminta bersabar.

Pasalnya, jumlah kursi dengan jumlah pejabat yang mengisi memang tidak imbang pascaperampingan struktur organisasi, sebagai impementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Saidina Aliansyah, Senin (23/1/2017).

Lantaran jumlah pejabat dan jumlah jabatan yang tersedia tidak seimbang, beberapa orang di antaranya terpaksa masuk daftar tunggu.

Untuk itu, ia berharap pejabat yang belum mendapat jabatan supaya bisa bersabar karena mereka berpeluang mendapat posisi digiliran berikutnya, menunggu sejumlah pejabat keluar karena pensiun.

'Setiap bulan kan pensiun. Nah kan ada nanti kesempatan dan peluang besar. Jadi sabar dulu, pasti ada peluang. Belum lagi ada evaluasi, jadi yang penting sabar dan terus semangat bekerja. Kalau mau ditampung semua, ya di mana tempatnya,' kata Saidina kepada Borneonews.

Ia mengungkap, BKD terus berkoordinasi dengan pembina kepegawaian, baik tingkat provinsi, regional, maupun pusat. Karena itu, ia meminta sebagai sesama ASN bisa saling memahami terkait kondisi saat ini. Mengingat hal serupa juga dialami BKD di sejumlah daerah lain.

'Yang jelas harus ada pembenahan dalam hal ini ke depan. Contoh saja, ada tiga SKPD gabung jadi satu di pemprov sekarang, yaitu Biro Aset, Biro Keuangan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Jadi satu di situ. Ini tidak gampang. Siapapun yang jadi kepala BKD juga bingung. Tetapi nanti ada lelang jabatan untuk mengisi kepala yang masih kosong di situ, ya siapa saja nanti terpilih itulah yang terbaik,' sebutnya. (ROZIQIN/B-3)