BORNEONEWS, Palangka Raya ' Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tegas kepada korporasi yang tersangkut kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini juga sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo.

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng, Aryo Nugroho Waluyo mengatakan, ketegasan itu menjadi bentuk pencegahan. Agar kedepan, bencana kabut asap tak terjadi lagi khususnya di Kalteng.

'Secara kewenangan yang dimiliki KLHK yaitu salah satunya mengenai ijin pakai kawasan, ijin pelepasan hutan. Ya intinya gimana komitmen KLHK saja pada bagian penegakan hukum,' kata Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng, Aryo Nugroho Waluyo di Palangka Raya, Senin (23/1/2017).

Ketegasan ini pula kata dia, akan menempatkan negara dalam posisi yang sebenarnya yakni berada di atas korporasi. Dan, apa yang disampaikan presiden tidak menjadi lips services saja untuk masyarakat.

Dilansir dari sejumlah media nasional, Presiden Joko Widodo meminta KLHK bertindak tegas kepada perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan.

Jokowi melihat selama tahun 2015 dan tahun 2016, memang sudah ada sejumlah perusahaan yang izinnya dibekukan atau dicabut oleh Kementerian LHK. Namun, ia mengatakan, ada juga perusahaan yang hanya mendapat peringatan.

"Saya harap tahun 2017 sudah enggak usah pakai peringatan. Bekukan, ya bekukan. Cabut, ya cabut," ucap Jokowi. (RONI SAHALA/B-6)