BORNEONEWS, Buntok - Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menjadi tuan rumah rapat koordinasi pengamanan penerimaan pajak sektor bendahara desa se-DAS Barito.

Rapat koordinasi tersebut, digelar oleh Pemkab Barsel dan KPP Pratama Muara Teweh, yang langsung diikuti oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) se-DAS Barito.

Yakni, KP2KP Buntok, KP2KP Tamiang Layang (Bartim) dan KP2KP Puruk Cahu (Murung Raya) yang bersinergi dengan BPMPD, Setda dan inspektorat Kabupaten.

"Hal ini untuk terus memberikan bimbingan, konsultasi dan pengawasan kewajiban pajak bendahara desa," kata Sekda Barsel, Edi Kristianto kepada Borneonews usai membuka rakor di Aula Setda Barsel, Kamis (26/1/2017).

Ia mengatakan, dalam rakor ini akan dipaparkan dan didiskusikan aspek perpajakan dan pengawasan pajak bendahara desa. Hal yang sudah baik, lanjut dia, seperti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terus dipertahankan.

Namun, atas penerimaan pajak yang belum sesuai peraturan perundangan akan dicarikan solusinya. "Dengan begitu nantinya pengamanan pajak dari sektor bendahara desa dapat dicapai dengan baik," ucap dia. (URIUTU DJAPER/B-8).