BORNEONEWS, Palangka Raya - Panitia seleksi tenaga kontrak Pemprov Kalteng yang dipimpin Penjabat Sekda Sahrin Daulay menyatakan komitmen bersih dari kolusi, pungli dan sejenisnya untuk meloloskan peserta tes. Kalaupun ada temuan peserta tes yang melakukan hal tersebut, panitia langsung menggugurkan hak bersangkutan menjadi tenaga kontrak Pemprov.

"Kami dan Penjabat Sekda serta keseluruhan panitia, telah berkomitmen tes ini sesuai prosedur dan dan ketentuan berlaku. Kami saling menjaga agar tidak terjadi (kongkalikong) dan kelulusan ditentukan oleh tim, jadi sempit kemungkinan orang atau pihak melakukan negoisasi. Kalau ada indikasi dan ada bukti, kami langsung diskualifikasi," terang Wakil Ketua Panitia seleksi, I Kethut Widhie kepada Borneonews.co.id, Kamis (26/1/2017).

Penegasan ini sekaligus menepis selentingan isu yang menyebut seorang calon tenaga kontrak yang dites ulang kali ini bisa lolos dengan memberikan 'upeti' puluhan juta rupiah kepada panitia seleksi. Menurutnya, ujaran di kalangan peserta termasuk lontaran dalam media sosial adalah masih tudingan sepihak dari segelintir orang yang menduga-duga tetapi langsung dipublish.

Ditanya berapa dari total 1.885 pelamar yang akan diambil Pemprov Kalteng nantinya Kethut yang juga Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kalteng ini mengatakan belum ada keputusan tentang hal itu. Menurutnya, yang dikerjakan sekarang adalah melakukan tes dan yang memenuhi syaratlah yang akan diangkat.

"Kita tidak menduga-duga tentang jumlah. Kita lihat dulu, ya yang memenuhi syarat yang diterima," ucapnya. "Yang jelas, misinya ini adalah jangan ada lagi kepala SKPD menerima tenaga kontrak, tapi terpusat melalui BKD, sehingga termonitor atau terkontrol," tegasnya. (ROZIQIN/B-6)