BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Ratusan tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) berharap diikutkan asuransi BPJS Kesehatan.

Masalah honor yang minim membuat tenaga kontrak dan honorer tidak mampu membayar iuran asuransi kesehatan secara mandiri.

"Honor diberikan tiga bulan sekali, pernah juga enam bulan baru dibayar, bagaimana mau ikut BPJS secara mandiri," beber salah satu guru honorer SDN Pangkalan Lada, Rustiningsih, Jumat (27/1/2017).

Honor yang diterima, terang Rustiningsih, sebesar Rp400 ribu per bulan. Dengan uang sebesar itu, ia mengaku kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari. Belum lagi untuk biaya pengobatan jika sakit.

Sementara, salah satu tenaga kontrak di Satpol-PP Kabupaten Kobar mengaku honor yang diterima masih di bawah UMK Kobar. "Untuk keperluan setiap hari saja kurang apalagi membayar asuransi," ungkapnya, seraya meminta namanya tidak dipublikasikan.

Diungkapkan dia, honornya selaku tenaga kontrak jika ditotal hanya sekitar Rp2 juta. Jumlah itu sudah termasuk insentif dan lain-lain.

Sebagian besar rekannya malahan masih mengandalkan kartu jaminan kesehatan dari daerah untuk berobat. "Kami paling susah kalau ada keluarga yang sakit," ungkapnya.

Untuk itu para tenaga kontrak dan honorer berharap mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemkab Kobar.

"Kalau di pabrik yang membayar perusahaan, karena kami bekerja di Pemkab Kobar, kami berharap iurannya dibayarkan pemkab," timpal tenaga kontrak lainnya.

Di lingkungan Pemkab Kobar terdapat ratusan tenaga kontrak yang tersebar di setiap satker. Namun gaji yang diterima juga sangat beragam tergantung anggaran masing-masing satker. Namun secara keseluruhan honor tenaga kontrak nilainya di bawah UMK Kobar sebesar Rp2.391.470 per bulan. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-5)