BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pos dana pembangunan kantor desa bagi belasan desa yang belum memiliki kantor desa yang refresentatif, alokasi pendanaannya sekarang tidak lagi melalui dinas terkait, melainkan bersumber dari alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD).

"Petunjuk bupati, pembangunan kantor desa pendanaannya melalui ADD atau DD yang desa," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Seruyan, Agus Suharto, Sabtu (28/1/2017).

Alasannya, menurut dia, karena saat ini desa banyak mendapat peningkatan anggaran, pembangunan desa yang nilainya mencapai Rp1 miliar lebih untuk tiap desa.

"Jadi pemkab tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan kantor desa yang masih belum dibangunkan ataupun perbaikan (rehab)," ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Agus menambahkan, agar pemerintah desa yang belum memiliki kantor desa yang refresentatif, menganggarkan sendiri sesuai kebutuhan.

Dalam arti, tetap mengacu pada penyesuaian jumlah anggaran dana yang diterima. Mengingat, diluar penggunaan dana untuk pembangunan kantor desa, pastinya juga terdapat kegiatan maupun program desa yang harus dilaksanakan untuk kepentingan warga desa sendiri.

"Kalau dari pihak desa mereka bisa memaklumi soal pengalihan dana membangun kantor desa itu. Dimana saat ini sudah ada didapati desa-desa yang sudah menganggarkan dana desanya sendiri," ungkapnya. (PARNEN/B-5)