BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota DPR-RI, Rahmat Nasution Hamka, menyatakan aparat harus bijaksana dalam menyikapi persoalan pungutan di Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (Kolam).

"Kita bisa memahami apa yang menjadi tugas aparat terkait. Tapi hendaknya harus dilihat secara komprehensif, tidak asal dalam melakukan tindakan. Apalagi hanya latah untuk tren saber pungli (sapu bersih pungutan liar," ungkap Rahmat pada Borneonews di sela-sela acara temu alumni MTs Tarmili dan SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, di Hotel Swiss-Belinn Pangkalan Bun, Selasa (29/1/2017) malam. 

Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalteng ini menyebut, kemunculan warga yang membuat papan-papan titian di jalan berkubang lumpur, dan lantas menarik pungutan bagi para pengendara, lebih karena tidak adanyanya upaya progresif pemerintah dalam pembangunan ruas jalan tersebut. 

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sebagai terobosan bagi pengguna jalan, warga yang membuat portal jalan titian seharusnya diapresiasi, bukan malah diberangus. 

"Kalau ada oknum-masyarakat yang memanfaatkan keadaan dengan cara paksaan dan lain sebagainya, tidak harus disikapi secara reaktif yang berlebihan. Aparat harus turun lakukan pembinaaan. Dibuat kesepakatan dan aturan bersama sehingga kreativitas masyarakat bisa tetap jalan dan para pengguna jalan dapat kenyamanan dan kelancaran," bebernya.

"Tapi kalau memang harus ditertibkan, harus ada upaya dan tanggung jawab pemda dalam penanganan jalan tersebut," tandasnya.

Polisi menertibkan portal-portal titian di Jalan Pangkalan Bun - Kolam pada Selasa (23/1/2017) malam. Sejak peristiwa itu, para pembuat jalan titian itu bereaksi dengan mencabut banyak papan titian di jalan yang rusak, sehingga arus lalu lintas melewati jalan itu terhambat. (B-10)