Orang Tua Siswa masih Keluhkan Banyaknya Pungutan di Kobar

Oleh Raden Aryo Wicaksono
30 Januari 2017 - 18:52 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Suparji, salah seorang orang tua murid salah satu sekolah menegah pertama (SMP) negeri di Kecamatan Arut Selatan menyebut, masih marak pungutan iuran atau sumbangan di sekolah. Ia mengaku, masih harus mengeluarkan dana ratusan ribu hingga jutaan rupiah, untuk membayar berbagai pungutan iuran yang dikenakan kepada anaknya di sekolah.

Suparji menjelaskan, pungutan dimaksud di antaranya, sumbangan komite sekolah, sumbangan untuk fasilitas ibadah di sekolah dan iuran lain. Berbagai pungutan tersebut umumnya bersifat wajib dan ditarik per minggu. Nilainya bahkan terbilang cukup besar. Per minggunya bisa dipungut sebesar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu lebih per siswa. Tergantung di kelas berapa siswa duduk menempuh pendidikan di sekolah.

"Iuran komite misalnya, anak saya itu per minggu kalau tidak salah harus bayar Rp87 ribu. Kalikan jumlah minggu dalam setahun. Itu belum iuran sumbangan pembangunan musala dan lain-lain. Itu kelas 3. Nilainya untuk kelas 1, 2 dan 3 berbeda. Kelas 1 dan 2 malah nilainya lebih besar. Kalau ditotal, dalam setahun, per siswa harus bayar Rp875 ribu sampai Rp1 jutaan. Kalikan berapa ratus anak di sekolah itu," kata Suparji, Senin (30/1/17).

Sumbangan Komite Sekolah Ilegal

Hal senada disampaikan Irawan. Orang tua salah satu murid SMP negeri lain di Pangkalan Bun ini mengaku sudah berkali-kali mengutarakan pendapatnya kepada para guru dan orang tua murid lainya, agar pungutan-pungutan berbentuk sumbangan dihentikan atau tidak diwajibkan dan jumlahnya kecil saja.

Merujuk pada Pasal 12 Huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, menyebutkan komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua dan atau walinya.

"Sudah saya bilang berkali-kali. Kalau masih saja ada pungutan sumbangan atas nama Komite Sekolah, itu melanggar ketentuan. Tapi tiap kali pula saya kalah suara dan sampai sekarang tetap ada itu pungutan Komite Seklah. Dan pungutan itu diberlakukan untuk seluruh siswa. Memang kalau ditotal per tahun, sumbangan Komite Sekolah di SMP anak saya itu sekitar Rp400 ribu. Bukannya tidak mampu, tapi masalahnya itu ilegal," ujar Irawan, Senin (30/1/17). (RADEN ARIYO/B-10)

TAGS:

#Komite Sekolah #Pungutan Di Sekolah

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

19 April 2024 - 16:30 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengerahkan tim gabungan untuk normalisasi Sungai Mentawa, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

19 April 2024 - 16:20 WIB

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas pada triwulan I tahun anggaran 2024 belum mencapai target.

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

19 April 2024 - 16:10 WIB

PltKepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan program 1000 KPR guru dilaksanakan dengan menggandeng Bank Kalteng.

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

19 April 2024 - 16:00 WIB

Legislator Kalteng, Tomy Irawan meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota supaya dapat melengkapi lampu penerangan di ruas jalan yang rawan dilalui oleh pengendara.

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

19 April 2024 - 15:50 WIB

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

19 April 2024 - 15:40 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Kalteng 2024 baik Pilbup, maupun Pilwakot.

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

19 April 2024 - 15:30 WIB

Unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti Bimbingan teknis atau Bimtek sejak tanggal 18 - 19 April 2024 di Harmoni One Hotel, Batam.

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

19 April 2024 - 15:20 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Sri Neni Trianawati mendorong adanya upaya pengembangan museum yang ada di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

19 April 2024 - 15:10 WIB

Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

19 April 2024 - 15:00 WIB

Adanya aturan baru dari Kemendikbudristek RI yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstakulikuler wajib di sekolah menuai pro dan kontra bagi sejumlah kalangan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. OKU Timur Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia