BORNEONEWS, Nanga Bulik - Polres dan Pemkab Lamandau akan  mengecek kesiapan sarana dan prasarana (Sapras) Perusahaan Besar Swasta (PBS) dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi kebakaran hutan dan atau lahan (Karhutla) musim kemarau 2017 ini.

"Kita (Polres-Pemkab Lamandau) telah sepakat dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan sapras PBS-PBS yang ada di Lamandau, apakah mereka benar-benar siap mengantisipasi potensi Karhutla atau tidak," kata Kapolres Lamandau AKBP Johanes Pangihutan Siboro, Selasa (31/1/2017).

Menurut Siboro, pihaknya tidak menghendaki ada PBS tidak melakukan persiapan atau bahkan tidak siap mengantisipasi dan melakukan penanggulangan jika peristiwa Karhutla terjadi, karena penanggulangan Karhula merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya satgas saja, ada masyarakat dan dunia usaha juga yang harus turut terlibat.

"Kita ingin pastikan semua pihak harus siap, utamanya PBS. Jangan sampai PBS justru tidak melakukan persiapan, kondisi alat-alatnya bagaimana Masih berfungsi atau tidak Lengkap dan safety atau tidak. Jangan sampai justru tidak punya kesiapan baik SDM maupun saprasnya sama sekali, itu tidak boleh terjadi," katanya.

Kepala Dinas Pertanian Lamandau   Sunarto juga mengatakan, PBS harus dipastikan kesiapannya dalam membantu pemerintah daerah dan satgas dalam mengantisipasi potensi Karhutla di tahun ini.

"Setelah rakor Karhutla yang diinisiasi Polres Lamandau kemarin (Senin 30/1/2017), kita sepakat untuk cek kesiapan PBS ini," kata dia.

Menurut Sunarto, kalau semua pihak lintas sektor sama-sama turut berkonsentrasi dan berkontribusi untuk mencegah Karhutla, diyakini akan berdampak positif bagi maksimalnya upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla.

"Kita rasionalisasikan saja, PBS di Lamandau yang punya HGU saja ada 22, bayangkan jika semuanya benar-benar siap mengantisipasi potensi karhutla di wilayahnya masing-masing, otomatis potensi Karhutla pun dapat kian diminimalisir, kemungkinan adanya bencana Karhutla dan asap juga tentu kecil," ujarnya. (HENDI NURFALAH/B-5)