BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan mengatakan, potensi kebakaran hutan dan lahan harus dibedakan antara daerah pasang surut dan non pasang surut.

Karena dampak dari kebakaran tersebut berbeda-beda meski sama-sama merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun sosial.

"Kita harus bisa membedakan potensi kebakaran. Harus dilihat bagaimana cara penanganan. Sebab ladang berpindah sudah menjadi budaya masyarakat Dayak Kalteng," kata Algrin, Selasa(31/1/2017).

Politisi Partai Golkar itu juga menyebut keterlibatan pihak swasta seperti perusahaan sawit dan tambang, sangat diperlukan dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR).

Melalui CSR, katanya, pihak swasta bisa membantu pemerintah dengan membangun sumur bor dan kanal yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

'Kita bersama-sama memikirkan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dieliminasi dengan baik dan kita mendukung apa yang menjadi tugas yang diamanahkan oleh Bapak Presiden,' kata Algrin. (DJIMMY NAPOLEON/B-3)