BORNEONEWS, Pulang Pisau - Ketua DPRD Pulang Pisau Maruadi mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau dan masyarakat pengelola angkutan penyebrangan sungai perlu duduk bersama terkait berbagai hal dan kebijakan pemerintah daerah ke depan terkaitangkutan penyebrangan di Bumi Handep Hapakat.

"Ini perlu duduk bersama dan saya berharap aktifitas feri masyarakat ini tetap jalan demi kepentingan ekonomi masyarakat," kata Maruadi saat ditemui Borneonews di ruang kerjanya, Selasa (31/1/2017).

Sebetulnya, kata Maruadi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti feri milik Pemkab Pulang Pisau yang masih berlabuh di lokasi yang lahan yang masih diklaim masyarakat. "Karena lahan dikuasai masyarakat, maka pemerintah daerah harus mencari solusi untuk menyiapkan lahan baru, agar penyebrangan milik pemerintah daerah bisa berjalan juga," terang politisi Golkar ini.

Menurut Maruadi, terkait masalah penyeberangan ini, Pemkab melalui dinas terkait harus koordinasi dengan masyarakat pengelola feri penyeberangan masyarakat. Terutama dalam hal kelengkapan alat keselamatan pada setiap angkutan penyebrangan mereka operasikan. Pasalnya, musibah kapal penyebrangan yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan minimnya alat keselamatan di feri penyeberangan. "Pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat dan demi keamanan kebaikan semua pihak," katanya.

Ia berharap juga kepada pengelola angkutan penyeberangan agar meperhatikan armadanya apa sudah sesuai standar atau tidak. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (JAMES DONNY/B-8)