BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Data pekerja seks komersial (PSK) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tidak valid. Ini karena penutupan lokasi prostitusi tidak tuntas. Ini menyulitkan tim terpadu penutupan lokalisasi untuk memberikan santunan dari Kementerian Sosial yang dianggarkan Rp5.050.000 per orang.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kobar, Lukman Pandinata menyebutkan, jumlah PSK di Kobar sebanyak 248 orang pada 2016. Namun, setelah beberapa kali turun ke lapangan telah terjadi perubahan. "Ada penghuni wisama yang berkurang. Beberapa mengalami penambahan," ungkap Lukman pada Borneonews, Jumat (3/2/2017).

Lukman menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim terpadu penutupan lokalisasi untuk memperbaiki data jumlah PSK. "Data jumlah PSK sangat penting. Karena ini berkaitan dengan dana bantuan dan rencana pemulangan PSK," katanya.

Ia pun menduga, isu penutupan lokalisasi membuat penghuninya berpindah tempat. "Data tersebut didapat dari mucikari, nah kenapa bisa berubah Ada kaitannya dengan penutupan lokalisasi sebelumnya (Simpang Kodok). Pasti punya hubungan antar mucikari dan membuat PSK berpindah tempat," paparnya.

Meski demikian, Lukman memastikan seluruh PSK pasti mendapatkan bantuan, meskipun sebagian besar PSK tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kobar. Sedangkan bagi yang ingin pulang kampung, pihaknya akan mengantar sampai tangga pesawat.

"Jadi tidak lagi ada kejadian PSK yang tidak ikut pulang. Semuanya sudah kami koordinasikan dengan pihak Kepolisian dan TNI," pungkas Lukman. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-10)