BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya diminta menjamin kelayakan dan peruntukan rumah dinas, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pelosok.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Mukarramah, Jumat (3/2/2017), menanggapi banyaknya keluhan terkait kelayakan rumah dinas di daerah pelosok.

"Rumah dinas ini kan tujuannya untuk menunjang fasilitas bagi pegawai yang bersedia bertugas di daerah-daerah pelosok. Jangan sampai dedikasi yang mereka berikan dibalas dengan fasilitas yang masih jauh dari kata layak. Selama ini yang sering dewan temui banyak rumah dinas yang sudah tidak layak huni dan bahkan renovasi dilakukan oleh perorangan," ungkap Mukarramah.

Untuk itu, ia meminta instansi terkait melakukan evalusi, baik kondisi maupun peruntukan rumah dinas di pelosok. Pasalnya, rumah dinas merupakan aset yang tanggung jawabnya berada pada dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. 

Bahkan, kata politisi Partai Nasdem, itu bila perlu disediakan anggaran untuk merenovasi.

"Tentu dinas terkait yang harus mengusulkan (anggaran renovasi) sehingga bisa dianggarkan dan direncanakan. Ini menjadi salah satu fasilitas bagi ASN yang ditempatkan di daerah pelosok. Selama ini, pihak dinas terkait tidak menganggarkan untuk renovasi, dan yang lebih penting adalah peruntukannya, jangan sampai rumah dinas tersebut disewakan atau ditempati orang yang bukan seharusnya," cetusnya lagi.

Dinas terkait, menurutnya, perlu mendata dan mengawasi rumah dinas yang selama ini ditempati pegawai. Apakah peruntukannya sudah benar atau justru menyalahi aturan

Selain itu, intansi terkait perlu meningkatkan keseriusan dalam pengawasan dan pengecekan. Sebab rumah dinas bagi ASN kesehatan dan pendidikan wajib ada untuk memudahkan mereka mengabdi pada negara. (TESTI PRISCILLA/B-3)