BORNEONEWS, Nanga Bulik - Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lamandau, Sunarto, mengakui sistem pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB), akan sangat sulit diterapkan di Lamandau.

"Kalau boleh jujur, pola PLTB memang sangat berat bila diterapkan secara langsung. Pasalnya, pengelolaan lahan yang masih banyak dilakukan selama ini, yakni dengan menugal atau dibakar, sudah menjadi kebiasaan lama, sudah turun-temurun, bahkan menjadi kearifan lokal dalam bertani ladang," kata Sunarto pada Borneonews, Minggu (4/2/2017).

Meski begitu, sebut Sunarto, bukan berarti pemkab tidak mendukung pola PLTB yang diintruksikan pemerintah pusat itu. "Untuk mengubah suatu peradaban itu sangat diperlukan proses. Demikian pula dengan mengubah metode pengelolaan lahan pertanian. Hal ini realistis," ujarnya.

Ia mengatakan tekstur lahan yang didominasi wilayah perbukitan menjadikan tantangan tersendiri dalam penerapan PLTB.

"Karena alsintan (alat dan mesin pertanian) yang ada ini belum tentu cocok digunakan di lahan jenis ini. Berbeda halnya jika lahannya persawahan. Sementara, kita kan tanam padi atau palawija juga, umumnya menggunakan lahan kering," katanya.

Selain itu, tanpa membakar biaya untuk pembersihan lahan (land clearing) tinggi. Menurut Sunarto, petani ladang akan kesulitan bila harus menyewa alat berat.

"Tapi jangan dulu bingung. Kita akan dan harus terus berupaya mengedukasi masyarakat agar perlahan dapat meninggalkan pengelolaan lahan dengan cara dibakar. Kita akan maksimalkan para menyuluh untuk terus mendampingi petani dan memberikan contoh PLTB," tandasnya. (HENDI NURFALAH/B-10)